BAB I
PENDAHULUAN
Latar Belakang
Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa Tentang bangunan diundangkan pada tahun 2005. Itu berarti sudah hampir 7 tahun peraturan daerah tersebut diundangkan. Selama kurun waktu tersebut telah tejadi banyak perubahan-perubahan sosial dilingkungan masyarakat Sumbawa yang menuntut adanya reformasi dibidang pengurusan Izin Mendirikan Bangunan.
Adanya pemikiran atau paradigma baru yang memandang bahwa proses pengurusan Izin Mendirikan Bangunan yang selama ini berlaku dianggap terlalu Rumit dan bertele-tele serta rawan penyalahgunaan wewenang atau itilah yang paling umum digunakan adalah rawan terhapa terjadi Korupsi, kolusi dan Nepotisme.
Proses Pengurusan IMB yang diatur Dalam Perda bangunan yang berlaku sekarang menetapkan Dinas Tata Ruang dan Pemukiman sebagai pemeran Utama sekaligus sebagai koordinator kajian teknis terhadap bangunan yang akan diurus Izin Mendirikan Bangunannya. Selanjutnya untuk fungsi bangunannya, pemilik bangunan masih harus berhubungan dengan Dinas-dinas lainnya untuk mendapatkan rekomendasi dizinkan atau tidaknya bangunan tersebut digunakan sesuai dengan fungsi bangunannya.
Dari uraian tersebut diatas itu berarti untuk mengurus Izin Mendirikan Bangunan Pemilik bangunan harus berurusan dengan banyak instansi dan banyak meja sehingga untuk pengurusan Izin Mendirikan Bangunan satu buah gedung membutuhkan waktu yang lama bisa berbulan-bulan. Selain daripada itu cara pengurusan seperti itu rawan terhadap penyelewengan baik yang dilakukan oleh aparat pemerintah maupun yang dilakukan oleh pemilik bangunan.
Untuk mengatasi masalah proses pengurusan IMB yang terlalu panjang dan bertele-tele tersebut, Pemerintah Kabupaten Sumbawa menerapkan Sistim 1 (Satu) pintu dalam pengurusan IMB. Pada saat mengurus IMB pemilik bangunan hanya berhubungan dengan satu SKPD yaitu KPPT yang selanjutnya kantor KPPT lah yang akan berkoordinasi dengan SKPD lainnya untuk mendapatkan rekomendasi apakah bangunan tersebut layak diberi izin atau tidak. Setelah kantor KPPT menerima rekomendasi dari semua SKPD yang menyatakan bangunan tersebut layak diterbitkan IMB nya. Baru dilakukan pengurusan adminis trasi selanjunya seperti pembayaran retribusi, Pembayaran Pajak Galian C dan lain-lain. Semua proses administrasi dilaksanakan di Kantor KPPT.
Proses pengurusan IMB merupakan salah satu masalah yang perlu diperbaiki aturan mainnya dalam perda bangunan yang ada. Masalah lainnya yaitu masalah tidak jelasnya pengaturan terhadap pengendalian / pengawasan dan penegakan hukum terhadap pelanggaran-pelanggaran yang terjadi dilapangan. Diharapkan dalam Perda yang baru ini yang merupakan revisi atas Perda Bangunan yang sudah ada semua masalah pengendalian/ pengawasan dan penegakan hukum sudah dapat diperbaiki sesuai dengan tujuan dari peraturan ini sebagai produk Hukum.
Adanya hal-hal yang belum diatur pada Perda bangunan yang ada seperti penetapan ketinggian bangunan di kawasan Bandar Udara, Proses pengurusan IMB dengan cara Pemutihan merupakan bagian-bagian yang harus ditambahkan dalam Perda tentang bangunan yang baru.
Aturan-aturan/ klasifikasi yang tidak konsisten dengan Perda Retribusi serta adanya peristilahan-peristilahan yang sudah kadaluarsa karena terbitnya peraturan dan perundang udangan yang baru yang tingkatannya diatas atau setara dengan Perda tentang bangunan yang berlaku sekarang ini juga menjadi alas an mengapa Perda Bangunan yang sekarang ini berlaku di Kabupaten Sumbawa harus direvisi.
Tujuan dan kegunaan
Peraturan Daerah Tentang Bangunan di Kabupaten Sumbawa bertujuan untuk
1. mengatur agar setiap bangunan akan dibangun Aman, Sehat, nyaman, mudah di jangkau serta adanya keseimbangan dan keserasian dengan lingkungan. Penjelasan atas tujuan pertama ini dapat dibaca pada Lampiran I Naskah Akademis.
2. Mengatur agar setiap bangunan dibangun Sesuai dengan Rencana Tata Ruang dan Rencana Tata Bangunan / Rencana Detail Tata Ruang.
3. Mendapatkan pengesahan atas bangunan yang didirikan. Dengan adanya IMB bangunan tersebut keberadaannya sudah sah dengan sahnya bangunan tersebut melekat pula hak dan kewajiban Pemilik bangunan, pemerintah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
4. Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah walaupun tujuan ini bukan tujuan utama.
Metoda Pendekatan
Metoda pendekatan dalam rangka penyusunan draft rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa tentang Bangunan Gedung antara lain
a. Metoda Diskusi langsung
Metoda diskusi langsung dilakukan dengan tokoh-tokoh masyarakat, aparat Desa, Kelurahan dan Kecamatan yang menyangkut revisi atas Perda Bangunan No. 13 Tahun 2005 serta permasalahan-permasalahan yang selama ini terjadi dilapangan.
Hasil diskusi dan sosialisasi di 5 kecamatan dengan peserta dari 10 Kecamatan yaitu Kecamatan Sumbawa, Labuhan Badas, Unter Iwes, Moyo Hilir, Lape, Lopok, Empang, Plampang, Utan, Rhee menghasilkan beberapa butir masukan dalam rangka revis Perda No. 13 Tahun 2005 dengan rincian sebagai berikut
i. Perlu dipertegas peranan Desa, Kelurahan dan Kecamatan sebagai pengawas pelaksanaan Izin Mendirikan Bangunan yang harus tertuang dalam materi Peraturan Daerah Tentang Bangunan Gedung di Kabupaten Sumbawa.
ii. Prosedur pengawasan pelaksanaan pembangunan yang perlu dibedakan pengawasan untuk bangunan Perintah, Swasta, bangunan sederhana, bangunan khusus dan lain-lain.
iii. Perlu adanya kejelasan tentang pengaturan tata ruang untuk kawasan disekitar Bandar Udara Brangbiji Kabupaten Sumbawa.
iv. Masalah Pemutihan Izin Mendirikan Bangunan yang selama ini telah dilaksanakan perlu diperjelas dasar hukumnya dengan memasukannya sebagai materi dalam Perda Bangunan Gedung.
v. Materi tentang pengaturan atas terjadinya kerusakan, hilangnya Surat IMB serta prosedur pengurusan untuk penggantiannya perlu dimasukan dalam rancangan perda bangunan gedung.
b. Metoda Studi Kepustakaan
Studi kepustakaan dilakukan terhadap semua peraturan perundang-undangan yang berkaitan langsung atau tidak langsung dengan Rancangan Perda Bangunan Gedung yang sedang disusun. Studi kepustakaan sangat bermanfaat agar Peraturan Daerah yang disusun sifatnya memperkuat, memerinci dan menjelaskan peraturan dan peundang-undangan yang tingkatannya lebih tinggi seperti Undang-undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan Menteri.
Peraturan Daerah tentang Bangunan Gedung memuat materi yang merinci lebih detail untuk diterapkan di daerah Kabupaten Sumbawa dari Undang-undang Bangunan Gedung. Hal-hal yang sudah jelas diatur dalam Undang-undang Bangunan Gedung dan Peraturan Pelaksanaannya (PP dan Permen) serta berlaku secara nasional tidak lagi dimuat dalam Rancangan Perda Bangunan di Kabupaten Sumbawa kecuali untuk hal-hal yang sifatnya sangat krusial dan sering dilanggar karena ketidak tahuan terhadap ilmu teknis bangunan.
Untuk masalah tata karma, bahasa penulisan Peraturan Daerah Tentang Bangunan Gedung, digunakan panduan dari Kementerian Hukum dan Hak Azasi Manusia Republik Indonesia yang ditulis dalam buku berjudul Panduan Praktis Memahami Peraturan Daerah Editor Sasmita tahun 2008
c. Metoda Studi Perbandingan
Yang dimaksud dengan Studi Perbandingan ialah penyusun Rancangan Perda tentang melakukan studi perbandingan secara langsung terhadap Perda Bangunan sudah ada di daerah-daerah lain di Indonesia guna menyerap dasar-dasar pemikiran dari akhli-akhli didaerah lain. Bagaimanapun juga kita patut berpikiran positif bahwa Peraturan Daerah tentang Bangunan Gedung didaerah lain tentunya sudah melalui proses uji coba serta diskusi yang panjang dan memakan waktu yang lama. Bagian bagian dari Perda didaerah lain yang kita anggap cocok kita terapkan pada Perda Bangunan gedung di Kabupaten Sumbawa dapat di adopsi dengan terlebih dahulu dilakukan penyesuaian seperlunya.
Studi perbandingan terutama dilaksanakan dengan memanfaatkan media elektronik multi media dimana penyusun mencari artikel-artikel dari WEB Internet di berbagai daerah di Indonesia. Hasil dari dari pencarian dan penelusuran di Internet penulis mendapatkan artikel yang sangat bermanfaat di daerah Kota Semarang dan Rembang yang bisa diadopsi sebagian untuk Perda Bangunan Gedung di Kabupaten Sumbawa.
Materi muatan
Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa Tentang bangunan gedung terutama Memuat materi-materi yang tidak diatur oleh Peraturan Perundang-undangan diatasnya khususnya Undang-undang tentang Bangunan Gedung, Peraturan Pemerintah tentang Bangunan Gedung.
Bagian yang tidak diatur dalam Undang-undang Bangunan Gedung adalah bagian yang berkaitan erat sekali dengan kondisi adat/budaya setempat, kondisi geografis dan cuaca setempat serta kemampuan ekonomi masyarakat setempat.
Hal-hal yang memang diamanatkan untuk diatur oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan Pasal 6, Pasal 19 PP Nomor 36 tahun 2005 meliputi :
a. Peruntukan lokasi yang disesuaikan dengan RTRW Kabupaten, RDTRKP dan atau RTBL.
b. Arsitektur Bangunan yang harus disesuaikan dengan budaya setempat serta menghindari terjadinya pelanggaran terhadap peraturan dan budaya setempat.
c. Garis sempadan bangunan terhadap Jalan, Sungai dan Pantai yang harus diatur dengan mempertimbangkan aspek keamanan, kesehatan, kemudahan, keindahan dan keserasian dengan lingkungan.
d. Intensitas bangunan (KDB, KLB, Jarak antar blok bangunan) yang disesuaikan dengan RTRW Kabupaten, RDTRKP dan atau RTBL untuk wilayah yang bersangkutan.
e. Pengaturan penempatan sarana Utilitas Saluran Pembuangan Air Limbah (SPAL) Utilitas Pembuangan air hujan, Utilitas Pembuangan Sampah dll.
f. Ketinggian bangunan yang harus disesuaikan dengan RTRW dan RTBL dilokasi bangunan tersebut berada.
g. Penyediaan Ruang Terbuka Hijau (RTH), Ruang Terbuka Non Hijau (RTNH) yang disesuaikan dengan RTBL, RDTR, RTRW setempat.
h. Prosedur pengurusan Izin Mendirikan Bangunan. Secara umum melalui Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 24/PRT/M/2007 sudah dibuatkan pedoman Izin Mendirikan Bangunan tetapi mengingat untuk setiap daerah terdapat perbedaan SKPD yang berkaitan langsung dengan dengan suatu bangunan yang akan didirikan maka perlu pengaturan secara khusus yang tidak bertentangan dengan Permen PU Nomor 24/PRT/M/2007 tentang Pedoman Izin Mendirikan Bangunan.
Seperti yang tertuang dalam butir a sampai dengan f diatas bahwa RTRW, RTBL dan RDTR merupakan hal yang wajib dijadikan dasar pengaturan bangunan.
Tetapi tidak semua lokasi di Kabupaten Sumbawa telah memiliki RTBL dan RDTR yang telah disahkan. Hal ini disebabkan luas wilayah Kabupaten Sumbawa yang sangat luas sehingga penyusunan RTBL dan RDTR membutuhkan anggaran biaya yang sangat besar akibatnya hanya lokasi-lokasi tertentu saja yang telah memiliki RTBL dan RDTR.
Untuk pengaturan pada wilayah yang belum ada RTBL atau RDTRK maka Rancangan Perda Bangunan Gedung Kabupaten Sumbawa mengaturnya lebih lanjut sesuai dengan ketentuan pasal 18 ayat (3) dan (4) PP no 26 tahun 2005 tentang Bangunan Gedung yang berbunyi
(3) Bagi daerah yang belum memiliki RTRW kabupaten/kota, RDTRKP, dan/atau RTBL untuk lokasi yang bersangkutan, pemerintah daerah dapat memberikan persetujuan mendirikan bangunan gedung pada daerah tersebut untuk jangka waktu sementara.
(4) Apabila RTRW kabupaten/kota, RDTRKP, dan/atau RTBL untuk lokasi yang bersangkutan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) telah ditetapkan, fungsi bangunan gedung yang telah ada harus disesuaikan dengan ketentuan yang ditetapkan.
Dari kutipan ayat (3) dan (4) diatas Pemerintah Daerah mempunyai kewenangan memberikan persetujuan mendirikan bangunan untuk jangka waktu sementara bagi wilayah yang belum memiliki RTRW kabupaten, RDTRKP dan /atau RTBL dan bila RTRW, RTBL, RDTRK telah ditetapkan fungsi bangunan yang ada harus disesuaikan.
Yang menjadi masalah adalah penyesuaian mengandung konsekwensi karena bagi bangunan yang telah memiliki izin, Pemerintah Daerah wajib memberikan ganti rugi kepada pemilik bangunan yang dirugikan akibat penyesuaian.
Untuk menghindari terjadinya terlalu banyak penyesuaian yang mengakibatkan banyak kerugian, Rancangan Peraturan Daerah tentang Bangunan Gedung ini juga memuat materi-materi / pedoman teknis pembangunan Gedung agar bangunan gedung yang dibangun didaerah yang belum ada RTRW, RTBL dan RDTRKnya. Bila kelak wialayah dilokasi bangunan tersebut berada sudah memiliki RTRW, RTBL atau RDTRK hanya sedikit bangunan yang harus menyesuaikan dengan RTRW, RTBL, RDTRK yang baru.
Materi yang termuat dalam Rancangan Peraturan Daerah Tentang Bangunan Gedung juga memuat materi pokok/utama tentang persyaratan keandalan bangunan yang telah diatur dalam Undang-undang, Peraturan Pemerintah dan Peraturan Menteri serta Standar Nasional Indonesia sehingga Perda Bangunan Gedung bisa dipakai sebagai panduan praktis untuk bangunan sederhana yang banyak ditemui dilapangan.
Inventarisasi Peraturan Perundang-undangan
1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-
daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negar Nomor 1665);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok Agraria (Lembaran Negara Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara 2034);
3. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1985 tentang Rumah Susun (Lembar Negara Tahun 1985 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3318);
4. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Nomor 132);
5. Undang-undang Nomor 5 tahun 1992 tentang Perumahan dan Pemukiman ( Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3469);
6. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1992 tentang Benda Cagar Budaya (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3470);
7. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembar Negara Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4725);
8. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara nomor 34 Tahun 2000 (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 346, Tambahan Lembaran Negara nomor 3501);
9. Undang-Undang Nomor 23 tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara nomor 3699);
10. Undang-Undang Nomor 28 tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran egara Tahun 2002 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4247);
11. Undang-Udang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437);
12. Keputusan Presiden Nomor 53 Tahun 1989 tentang kawasan Industri.
1. Umum
a. Pengertian-pengertian
1. Daerah adalah Kabupaten Sumbawa.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggaraan pemerintahaan daerah.
3. Bupati adalah Bupati sumbawa.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah lembaga perwakilan rakyat daerah Kabupaten sebagai unsur penyelenggaraan pemerintahaan daerah.
5. Dinas Pekerjaan Umum adalah Dinas Pekerjaan Umum di Kabupaten Sumbawa atau SKPD lain di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sumbawa Sesuai dengan Tugas Pokok dan Fungsinya.
6. Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu adalah Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu Kabupaten Sumbawa atau SKPD lain di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sumbawa Sesuai dengan Tugas Pokok dan Fungsinya.
7. Bangunan adalah Konstruksi teknik yang ditanam atau dilekatkan atau melayang dalam suatu lingkungan secara tetap sebagian atau seluruhnya pada di atas atau di bawah permukaan tanah dan atau perairan yang berupa bangunan gedung dan atau bukan gedung.
8. Bangunan gedung adalah bangunan yang didalamnya digunakan sebagai tempat manusia melakukan kegiatannya.
9. Bangunan permanen adalah bangunan yang ditinjau dari segi konstruksi dan umur bangunan dapat bertahan lebih dari 15 tahun.
10. Bangunan semi permanen adalah bangunan yang ditinjau dari segi konstruksi dan umur bangunan dapat bertahana antara 5 tahun sampai dengan 15 tahun.
11. Bangunan sementara/darurat adalah bangunan yang ditinjau dari segi konstruksi dan umur bangunan dapat bertahan kurang dari 5 tahun.
12. Kapling/pekarangan adalah satu perpetakan tanah, yang menurut pertimbangan Pemerintah Daerah dapat dipergunakan untuk tempat mendirikan bangunan.
13. Mendirikan bangunan ialah pekerjaan mengadakan bangunan seluruhnya atau sebagian termasuk pekerjaan menggali, menimbun, atau meratakan tanah yang berhubungan dengan pekerjaan mengadakan bangunan tersebut.
14. Mengubah bangunan ialah pekerjaan mengganti dan atau menambah bangunana yang ada, termasuk pekerjaan membongkar yang berhubungan dengan pekerjaan mengganti bagian bangunan tersebut.
15. Merobohkan bangunan ialah pekerjaan meniadakan sebagiah atau di seluruh bagian bangunan ditinjau dari segi fungsi bangunan dan atau konstruksi.
16. Garis Sempadan adalah garis pada halaman pekarangan perumahan yang ditarik sejajar dengan garis as jalan, tepi sungai, tepi pantai atau as pagar dan merupakan batas antara bagian kapling/pekarangan yang boleh dibangun dan yang tak boleh dibangun bangunan.
17. Koefisien Dasar Bangunan yang selanjutnya disingkat KDB adalah bilangan pokok atas perbandingan antara luas lantai dasar bangunan dengan luas kapling/pekarangan.
18. Koefisien Lantai bangunan yang selanjutnya ditingkat KLB adalah bilangan pokok atas perbandingan antara total luas lantai bangunan dengan kapling/pekarangan.
19. Tinggi Bangunan adalah jarak yang diukur dari permukaan tanah, dimana bangunan tersebut didirikan, sampai dengan titik puncak dari bangunan.
20. Izin mendirikan bangunan yang selanjutnya disingkat IMB adalah izin yang diberikan dalam mendirikan/ mengubah bangunan.
21. Izin Penggunaan Bangunan yang selanjutnya disingkat IPB adalah izin yang diberikan untuk menggunakan bangunan sesuai dengan fungsi bangunan yang tertera dalam IMB.
22. Izin pengapusan Bangunan yang selanjutnya disingkat IHB adalah izin yang diberikan untuk menghapuskan/ merobohkan bangunan secara total baik secara fisik maupun secara fungsi sesuai dengan fungsi bangunan yang tertera dalam IMB.
b. Azas-azas
2. Materi
Pasal 2
Perizinan Bangunan
(1) Setelah Peraturan Daerah ini diundangkan, setiap
a Orang, Badan/Lembaga sebelum membangun, atau merubah bangunan diharuskan memiliki IMB dari Kepala Daerah.
b Orang, Badan/Lembaga sebelum menggunakan bangunan diharuskan memiliki IPB dari Kepala Daerah.
c Orang, Badan/Lembaga sebelum merobohkan bangunan diharuskan memiliki IHB dari Kepala Daerah.
(2) Untuk bangunan yang sudah ada sebelum peraturan Daerah ini diundangkan, dapat dipertimbangkan untuk diberikan IMB, IPB dan IHB dengan cara pemutihan setelah memenuhi seluruh prosedur dan persyaratan yang diatur pada pasal 3 s/d 64 dalam Peraturan Daerah ini.
Pasal 3
Klasifikasi bangunan
(1) Menurut fungsinya, bangunan diklasifikasikan sebagai berikut:
a. bangunan rumah tinggal dan sejenisnya;
b. bangunan keagamaan;
c. bangunan pelayanan umum;
d. bangunan perdagangan dan jasa;
e. bangunan industri;
f. bangunan pergudangan;
g. bangunan perkantoran;
h. bangunan transportasi;
i. bangunan khusus.
(2) Menurut umurnya, bangunan diklasifikasikan sebagai berikut :
a. bangunan permanent;
b. bangunan semi permanent;
c. bangunan sementara;
(3) Menurut wilayahnya, bangunan diklasifikasikan sebagai berikut :
a. bangunan di kota klasifikasi I;
(Sumbawa Besar, Kota Alas, Kota Empang)
Sampai Radius 7 Km dari pusat kota Sumbawa Besar.
Sampai Radius 3 Km dari pusat kota Alas dan Empang
b. bangunan di kota klasifikasi II;
(Ibu kota Kecamatan Lape dan Plampang)
Sampai Radius 3 Km dari pusat kota;
c. bangunan di kota klasifikasi III;
bangunan pada kota kecamatan selain kota klasifikasi I dan II
d. bangunan di kawasan khusus/tertentu;
e. bangunan di pedesaan.
.
(4) Menurut lokasinya, bangunan diklasifikasikan sebagai berikut :
a. bangunan di tepi jalan arteri primer;
b. bangunan di tepi jalan arteri sekunder;
c. bangunan di tepi jalan kolektor primer;
d. bangunan di tepi jalan kolektor sekunder;
e. bangunan di tepi jalan lokal primer;
f. bangunan di tepi jalan lokal sekunder;
g. bangunan di tepi jalan lingkungan primer;
h. bangunan di tepi jalan lingkungan sekunder;.
(5) Menurut ketinggiannya, bangunan diklasifikasikan sebagai berikut :
a. bangunan bertingkat rendah (satu sd. Dua lantai);
b. bangunan bertingkat sedang (tiga sd. Lima lantai);
c. bangunan bertingkat tinggi (enam lantai keatas);
(6) Menurut luasnya, bangunan diklasifikasikan sebagai berikut :
a. bangunan dengan luas kurang dari 100 m2;
b. bangunan dengan luas 100 – 500 m2;
c. bangunan dengan luas 500 – 1000 m2;
d. bangunan dengan luas diatas 1000 m2;
(7) Menurut statusnya, bangunan diklasifikasikan sebagai berikut :
a. bangunan pemerintah;
b. bangunan swasta;
BAB II
PERSYARATAN BANGUNAN DAN LINGKUNGAN
Bagian Pertama
Persyaratan Umum
Pasal 4
(1) Bangunan harus dibangun sesuai dengan fungsi yang ditetapkan yang sesuai dengan peruntukan lokasi yang telah ditetapkan dalam Rencana Tata Ruang.
(2) Setiap bangunan yang akan di bangun harus di gambar perletakannya pada lokasi dalam bentuk gambar situasi .
(3) Gambar situasi bangunan yang telah di setujui Dinas Pekerjaan Umum menjadi kelengkapan pemberian IMB.
(4) Gambar situasi perletakan bangunan harus memuat penjelasan:
a. Bentuk kapling /pekarangan yang sesuai dengan peta Badan Pertanahan Nasiaonal Kabupaten Sumbawa;
b. Fungsi bangunan ;
c. Nama jalan menuju ke kapling dan sekeliling kapling ;
d. Peruntukan bangunan sekeliling kapling ;
e. Garis sempadan bangunan ;
f. Arah mata angin ;
g. Skala gambar;
Bagian Kedua
Persyaratan Bangunan
Paragraf Pertama
Garis Sempadan
Pasal 5
(1) sempadan pondasi bangunan terluar yang sejajar dengan as jalan (rencana Garis jalan ) tepi sungai/tepi pantai ditemukan berdasarkan lebar jalan/lebar sungai/kondisi pantai, fungsi jalan dan peruntukan kapling /kawasan.
(2) Letak garis sempadan pondasi bangunan terluar tersebut ayat (1), bilamana tidak ditentukan lain adalah separuh lebar daerah milik jalan (damija) dihitung dari tepi jalan /pagar.
(3) Letak Garis sempadan pondasi bangunan terluar ayat (1), untuk daerah pantai, bilamana tidak ditentukan lain adalah 100 meter dari garis pasang tertinggi pada pantai yang bersangkutan.
(4) Untuk lebar Jalan /sungai yang kurang dari 5 meter, letak garis sempadan adalah 2,5 meter dihitung dari tepi jalan /pagar.
(5) Letak garis sempadan pondasi bangunan terluar pada bagian samping yang berbatasan dengan tetangga bilamana tidak ditentukan lain adalah minimal 2 meter dari batas kapling, atau dasar kesepakatan dengan tetangga yang saling berbatasan
(6) Letak garis sempadan pondasi bangunan terluar pada bagian belakang yang berbatasan dengan tetangga bilamana tidak ditentukan lain adalah 2 meter dari batas kapling/dasar kesepakatan dengan tetangga yang saling berbatasan.
(7) Yang dimaksud dengan ketentuan lain dalam dalam ayat (1) sampai dengan (5) Pasal 5 adalah ketentuan lain yang didasarkan kajian teknis yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah dan mendapatkan pengesahan dari Kepala Daerah
Kajian Akademis :
Bagian Kalimat yang menyebutkan “bilamana tidak diatur lain” harus diterjemahkan pengaturan lain bisa dilakukan bila didasarkan pada kajian teknis yang professional yang telah disahkan oleh SKPD terkait (Atas nama Kepala Daerah) yang sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya melakukan pembinaan dan pengawasan.
SKPD terkait membuat kajian teknis sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.
“bilamana tidak diatur lain” tidak dapat diterjemahkan sebagai peraturan lain ditasnya karena itu berarti perda bangunan ini tidak sesuai dengan Peraturan diatasnya. Dengan sendirinya Perda ini batal Demi Hukum.
Pasal 6
(1) Garis sempadan pagar terluar yang berbatasan dengan jalan ditentukan bemimpit dengan batas terluar daerah milik jalan.
(2) Garis pagar di sudut persimpangan jalan ditentukan dengan serongan/ lengkungan atas dasar fungsi dan peranan jalan.
(3) Tinggi pagar yang berbatasan dengan jalan ditentukan maksimum 1,5 meter dari permukaan halaman/trotoar dengan bentuk transparan atau tembus pandang.
Pasal 7
(1) Garis sempadan jalan masuk ke kapling bilamana tidak ditentukan lain adalah berimpit dengan batas terluar garis pagar.
(2) Pembuatan jalan masuk harus mendapat izin dari Kepala Dinas Pekerjaan Umum .
Pasal 8
(1) Teras/balkon tidak dibenarkan diberi dinding sebagai ruang tertutup.
(2) Balkon bangunan tidak dibenarkan mengarah/menghadap ke kapling tetangga.
(3) Garis terluar balkon bangunan tidak di benarkan melewati batas perkarangan.
Pasal 9
(1) Garis terluar suatu tritis/overstock yang menghadap ke tetangga tidak dibenarkan melewati batas perkarangan yang berbatasan dengan tetangga.
(2) Apabila garis sempadan bangunan ditetapkan berhimpit dengan garis sempadan pagar, curahan atap suatu tritis/oversteck harus diberi talang dan pipa talang harus disalurkan sampai ke tanah.
(3) Dilarang menempatkan lobang angin/ Ventilasi/ jendela pada dinding yang perbatasan langsung dengan tetangga.
Paragraf Kedua
Jarak Antar Bangunan
Pasal 10
(1) Jarak antara masa/blok bangunan satu lantai yang satu dengan lainnya dalam satu kapling atau antara kaplimg minimum adalah 3 meter.
(2) Setiap bangunan umum harus mempunyai jarak masa/ blok bangunan dengan bangunan disekitarnya sekurang-kurangnya 6 meter dan 3 meter dengan batas kapling.
(3) Untuk bangunan bertingkat, setiap kenaikan 1 lantai, jarak antara masa/blok bangunan yang satu dengan lainnya ditambah 0,5 meter.
Paragraf Ketiga
Kooefisien Dasar Bangunan
Pasal 11
(1) Koefisien Basar Bangunan (KDB) ditentukan atas dasar kepentingan kelestarian lingkungan/resapan air permukaan tanah dan pencegahan terhadap bahaya kebakaran, kepentingan ekonomi, fungsi peruntukan, fungsi bangunan, keselamatan dan kenyamanan bangunan.
(2) Ketentuan besarnya KDB pada ayat (1) disesuaikan dengan Rencana Tata Ruang kota atau sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
(3) Setiap bangunan umum apabila tidak ditentukan lain, ditentukan KDB maksimum 60%.
Paragraf Keempat
Koefisien Lantai Bangunan
Pasal 12
(1) Koefisien lantai bangunan (KLB) ditentukan atas dasar kepentingan kelestarian lingkungan/ resapan air permukaan tanah dan pencegahan terhadap bahaya kebakaran, kepentingan ekonomi, fungsi peruntukan, fungsi bangunan, keselamatan dan kenyamanan bangunan, keselamatan dan kenyamanan umum.
(2) Ketentuan besarnya KLB pada ayat (1) disesuaikan Rencana Tata Ruang kota atau sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Paragraf Kelima
Ketinggian Bangunan
Pasal 13
(1) Ketinggian Bangunan Gedung ditentukan sesuai dengan rencana tata ruang
(2) Untuk masing-masing lokasi yang belum dibuat tata ruangnya, ketinggian maksimum bangunan ditetapkan berdasarkan
a. kapasitas jalan;
b. fungsi bangunan;
c. kemampuan pengendalian bahaya kebakaran;
d. besaran dan bentuk persil;
e. keserasian kawasan;
f. keselamatan bangunan;
g. daya dukung lahan; dan
h. Kawasan Keselamatan Operasi Penerbangan (KKOP);
(3) Tinggi Bangunan Gedung tidak boleh melewati garis potongan 60º (enam puluh derajat) dari as jalan yang berbatasan.
(4) Ketinggian Bangunan Gedung Berderet paling tinggi 3 (tiga) lantai, untuk lantai 1 (satu) dan 2 (dua) dapat berimpit dan lantai 3 (tiga) harus berjarak dengan persil tetangga.
(5) Ketinggian Bangunan Gedung dan Bangun Bangunan pada Kawasan Keselamatan Operasi Penerbangan (KKOP), harus memenuhi persyaratan Batas-batas Keselamatan Operasi Penerbangan (BKOP).
Bagian Ketiga
Pesyaratan Lingkungan
Pasal 14
(1) Setiap bangunan tidak diperbolehkan menghalangi pandangan lalu lintas.
(2) Setiap bangunan, langsung atau tidak langsung, tidak diperbolehkan mengganggu atau menimbulkan gangguan keamanan, keselamatan umum, keseimbangan/kelestarian lingkungan dan kesehatan lingkungan.
(3) Setiap bangunan, langsung atau tidak langsung tidak diperbolehkan dibangun/berada diatas sungai/saluran/selokan/parit pengairan.
BAB III
PERSYARATAN KEANDALAN BANGUNAN
Bagian Pertama
Persyaratan Arsitektur
Pasal 15
(1) Setiap bangunan harus merpertimbangkan hubungan : Ruang didalamnya.
(2) Setiap bangunan di usahakan mempertimbangkan segi-segi pengembangan konsepsi arsitetur bangunan tradisional, hingga secara estetika dapat mencerminkan perwujudan corak budaya setempat.
(3) Setiap bangunan umum harus dilengkapi dengan fasilitas penunjang, antara lain toilet dan sarana parkir.
Bagian Kedua
Persyaratan Konstruksi
Paragraf Pertama
Bangunan Satu Lantai
Pasal 16
(1) Bangunan satu lantai adalah bangunan yang berdiri langsung diatas pondasi pada bangunan tidak terdapat pemanfaatan lain selain pada lantai dasarnya.
(2) Bangunan satu lantai temporer tidak diperkenankan dibangun di pinggir jalan utama/arteri kota kecuali dengan izin Kepalah Daerah dan umur bangunan dinyatakan tidak lebih dari 2 tahun.
(3) Bangunan satu lantai semi permanen tidak di perkenankan dibangun di pinggir jalan utama/arteri kota.
(4) Bangunan satu latai semi permanen dapat diubah menjadi permanen setelah di periksa oleh SKPD yang terkait dan dinyatakan memenuhi syarat.
Paraf Kedua
Bangunan Bertingkat
Pasal 17
Yang termasuk dalam kelompok Bangunan Bertingkat adalah:
a. Bangunan bertingkat permanen dengan ketinggian 2 sampai 5 lantai.
b. Bangunan Bertingkat semi permanen dengan ketinggian 2 lantai.
Pasal 18
(1) Bangunan bertingkat semi permanen tidak diperkenankan dibangun di jalan utama.
(2) Bangunan bertingkat semi permanent kelompok ini tidak dapat dibangun menjadi bangunan permanen.
Paragraph Ketiga
Bangunan Tinggi
Pasal 19
(1) Yang termasuk dalam kelompok ini adalah bangunan tinggi permanen dengan jumlah lantai lebih dari 5 (lima).
(2) Untuk bangunan dengan jumlah lantai lebih dari 8 (delapan), perancanaan dan pelaksaannya harus mendapat rekomendasi teknis dari Menteri Pekerjaan Umun.
Bagian Ketiga
Persyaratan Ketahanan Konstruksi
Pasal 20
(1) Persyaratan/ standar teknis yang harus dipakai ialah peraturan/standar teknis yang berlaku di Indonesia yang meliputi SNI tentang Tata Cara, Spesifikasi, dan Metode Uji yang berkaitan dengan bangunan gedung.
(2) Tiap-tiap bangunan dan bagian konstruksinya harus di perhitungkan terhadap beban sendiri, beban yang dipikul, beban angin, dan getaran dan gaya gempa sesuai dengan peraturan pembebanan yang berlaku.
(3) Tiap bangunan dan bagian konstruksinya yang dinyatakan mempunyai tingkat gaya angin atau gempa yang cukup besar harus di rencanakan dengan konstruksi yang sesuai dengan ketentuan teknis yang berlaku.
(4) Dinas Pekerjaan Umum mempunyai kewajiban dan wewenang untuk memeriksa konstruksi bangunan yang dibangun/akan dibangun baik dalam rancangan bangunannya maupun pada pelaksanaan pembangunannya, terutama untuk ketahanan terhadap bahaya gempa.
Bagian Keempat
Persyaratan Ketahanan Terhadap Bahaya Banjir
Pasal 21
(1) Setiap bangunan harus memiliki sarana dan alat/perlengkapan pencegahan dan penanggulangan bahaya kebakaran yang bersumber dari listrik, gas, api, dan sejenisnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku:
(2) Setiap bangunan umum harus dilengkapi petunjuk secara jelas tentang:
a. cara pencegahan dari bahaya kebakaran;
b. cara penanggulangan bahaya kebakaran;
c. cara penyelamatan dari bahaya kebakaran;
d. cara pendeteksian sumber kebakaran;
e. tanda-tanda petunjuk arah jalan keluar yang jelas.
Bagian Kelima
Persyaratan Utilitas
Paragraf Pertama
Jaringan Air Bersih
Pasal 22
(1) Jenis, mutu, sifat bahan dan peralatan instalasi air minum harus memenuhi standar dan ketentuan teknis yang berlaku.
(2) Pemilihan sistem dan penempatan instalasi air minum harus disesuaikan dan aman terhadap sistem lingkungan, bangunan-bangunan lain, bagian-bagian lain dari bangunan dan instalansi-instalansi lain sehingga tidak saling membahayakan, mengganggu, dan merugikan serta memudahkan pengamatan dan pemeliharaan.
(3) Pengadaan sumber air minum diambil dari sumber yang dibenarkan secara resmi oleh yang berwenang.
Paragraf Kedua
Jaringan Air Hujan
Pasal 23
(1) Pada dasarnya air hujan harus dibuang atau dialirkan ke saluran umum kota.
(2) Jika hal dimaksud ayat (1) pasal ini tidak mungkin berhubungan belum tersedianya saluran umum kota ataupun sebab-sebab lain yang dapat di terima oleh yang berwenang, maka pembuangan air hujan harus dilakukan melalui proses peresapan ataupun cara-cara lain yang sesuai dengan peraturan yang berlaku.
(3) Saluran air hujan:
a. Dalam tiap-tiap pekarangan harus dibuat saluran pembuangan air hujan;
b. Saluran tersebut diatas harus mempunyai ukuran yang cukup besar dan kemiringan yang cukup untuk mengalirkan seluruh air hujan dengan baik.
c. Air hujan yang jatuh diatas atap harus segera disaluran kesaluran air atas permukaan tanah dengan pipa atau saluran pasangan terbuka.
d. Saluran harus dibuat dengan ketentuan-ketentuan yang berlaku.
Paragraf Ketiga
Jaringan Air Kotor
Pasal 24
(1) Semua air kotor yang asalnya dari dapur, kamar mandi, WC, dan tempat cuci, Pembuangannya harus melalui pipi-pipa tertutup dan sesuai dengan ketentuan dari peraturan yang berlaku.
(2) Pembuangan air kotor dimaksud ayat (1) pasal ini dapat dialirkan ke saluran umum kota.
(3) Jika hal dimaksud ayat (2) pasal ini mungkin, berhubungan belum tersedianya saluran umum kota ataupun sebab-sebab lain yang dapat diterima oleh yang berwenang, maka pembuangan air kotor harus dilakukan memlalui proses peresapan ataupun cara-cara lain yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
(4) Letak sumur-sumur peresapan berjarak minimal 10 meter dan air minum/air bersih terdekat dan atau tidak berada dibagian atas kemiringan tanah terhadap letak sumber air minum/air bersih, sepanjang tidak ada ketentuan lain yang disyaratkan/ diakibatkan oleh suatu kondisi tanah.
Paragraph Keempat
Tempat Pembuangan Sampah
Pasal 25
(1) Setiap pembangunan baru atau perluasan suatu bangunan yang diperuntukan sebagai tempat kediaman diharuskan memperlengkapi dengan tempat/ kotak/lobang pembuangan sampah yang di tempatkan dan dibuat sedemikian rupa sehingga kesehatan umum terjamin.
(2) Dalam hal pada lingkungan di daerah perkotaan yang merupakan kotak-kotak sampah induk, maka sampah dapat ditampung untuk diangkut oleh petugas persampahan.
(3) Dalam hal jauh dari kotak sampah induk, maka sampah-sampah dapat dibakar dengan cara-cara yang aman atau dengan cara lainnya
BAB IV
PERIZINAN BANGUNAN
Bagian Pertama
Izin Mendirikan/ Mengubah Bangunan (IMB)
Paragraf pertama
Arahan Perencanaan
Pasal 26
(1) Sebelum mengajukan Permohonan Izin Mendirikan Bangunan (PIMB), pemohon harus minta keterangan arahan perencanaan Kepada SKPD terkait tentang rencana-rencana mendirikan/mengubah bangunan yang meliputi :
a. jenis/peruntuhan bangunan ;
b. luas lantai bangunan yang diizinkan;
c. garis sempadan yang berlaku;
d. koefisien dasar bangunan (KDB) yang diizinkan;
e. persyaratan-persyaratan bangunan;
f. persyaratan perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan bangunan;
g. hal-hal lain yang dipandang perlu.
Paragraf Kedua
Perencanaan bangunan
Pasal 27
(1) Perencanaan bangunan rumah tinggal satu lantai dengan luas kurang dari 100 m2 dapat dilakukan dengan orang yang ahli/berpengalaman.
(2) Perencanaan bangunan sampai dengan dua lantai dapat dilakukan oleh orang yang ahli yang telah mendapatkan surat izin bekerja dari Bupati Kepala Daerah.
(3) Perencanaan bangunan lebih dari dua lantai atau bangunan umum, atau bangunan spesifik harus dilakukan oleh badan hukum yang telah mendapat kualifikasi sesuai dengan bidang dan nilai bangunan.
(4) Perencana bertanggung jawab bahwa bangunan yang direncanakan telah memenuhi persyaratan teknis dan peraturan perundang-undangan yang telah berlaku.
(5) Ketentuan ayat (1), (2), dan (3) pasal ini tidak berlaku bagi perencanaan :
a. Bangunan yang sifatnya sementara dengan syarat bahwa luas dan tingginya tidak bertentangan dengan ketentuan yang ditetapkan oleh peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.
b. Pekerjaan pemeliharaan/perbaikan bangunan, antara lain adalah sebagai berikut :
- memperbaiki bangunan tidak mengubah konstruksi dan luas lantai bangunan;
- pekerjaan memplester, memperbaiki retak bangunan dan memperbaiki lapis lantai bangunan;
- memperbaiki tutup atap tanpa mengubah konstruksinya;
- memperbaiki lobang cahaya/udara tidak lebih dari 1 m2;
- membuat pemisah halaman tanpa konstruksi;
- memperbaiki langit-langit tanpa mengubah jaringan lain.
Pasal 28
(1) Perencanaan bangunan terdiri atas :
a. Perencanaan arsitektur;
b. Perencanaan konstruksi;
c. Perencanaan utitlitas,
(2) Perencanaan sebagaimana dimaksud ayat (1) disertai dengan Rencana Kerja dan Syarat-syarat Pekerjaan (RKS).
Paragraf Ketiga
Tata Cara Mengajukan Permohonan Izin Mendirikan/
Mengubah Bangunan
Pasal 29
(1) PIMB harus diajukan sendiri secara tertulis oleh pemohan kepada Kepala Daerah atau pejabat yang ditunjuk.
(2) Lembar isian PIMB tersebut ayat (1) akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Kepala Daerah.
(3) PIMB harus dilampiri dengan :
a. Gambar situasi;
b. Advies camat yang bersangkutan;
c. Salinan atau fotocopy bukti kepemilikan tanah;
d. Persetujuan/izin pemilik tanah untuk bangunan yang didirikan di atas tanah yang bukan miliknya.
e. Untuk bangunan baru atau bangunan yang umurnya kurang dari 5 tahun wajib dilengkapi dengan
· Gambar rencana bangunan;
· Perhitungan struktur untuk bangunan bertingkat;
Kajian Akademis :
Mengapa bangunan yang umumrnya lebih dari 5 tahun tidak perlu melengkapi Gambar rencana dan Perhitungan struktur, karena selama jangka waktu 5 tahun dianggap waktu yang cukup untuk melakukan pengujian atas keandalan bangunan. Bila dalam jangka waktu 5 tahun tidak terjadi masalah pada konstruksi bangunan, dianggap bangunan tersebut aman untuk digunakan dan tidak dikhawatirkan akan terjadinya kegagalan konstruksi.
Pasal 30
(1) Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu memberikan tanda terima PIMB apabila semua persyaratan administrasi telah terpenuhi.
(2) Team peneliti PIMB yang dikoordinir oleh Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu mengadakan penelitian PIMB yang diajukan mengenai syarat-syarat administrasi dan teknis menurut ketentuan dari peraturan yang berlaku.
(3) Setiap anggota Team peneliti memberikan rekomendasi mengizinkan atau menolak PIMB dan dikirimkan ke kantor KPPT.
(4) Dalam jangka waktu dua sampai enam hari kerja setelah kantor KPPT menerima rekomendasi dari seluruh anggota Team yang menyatakan dapat diberikan IMB untuk bangunan dimaksud dalam PIMB, Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu menetapkan besarnya retribusi yang wajib dibayar berdasarkan ketentuan yang berlaku.
(5) Pemohon membayar retribusi berdasarkan penetapan pada ayat (3) pasal ini untuk PIMB yang memenuhi persyaratan teknis.
(6) Setelah pemohonan melunasi pembayaran retribusi yang telah ditetapkan sebagaimana tersebut dalam ayat (4) pasal ini, Kepala Daerah memberikan Surat Izin Sementara untuk melaksanakan pembangunan fisik (khusus untuk bangunan yang belum dibangun).
(7) Untuk bangunan yang sudah ada sebelum Peraturan Daerah ini diundangkan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) diberikan paling lama 5 hari setelah pemohon melunasi pembayaran retribusi dan pajak yang telah ditetapkan.
(8) Untuk PIMB yang ditolak, harus diperbaiki mengikuti ketentuan yang berlaku atau petunjuk-petunjuk yang diberikan oleh Team peneliti PIMB, kemudian untuk diajukan kembali.
Kajian Akademis :
Adanya Paradigma yang baru tentang peningkatan pelayanan perijinan kepada masyarakat maka proses pengurusan Izin Mendirikan Bangunan disederhanakan. Dengan prosedur yang baru tersebut masyarakat tidak harus berhubungan langsung dengan instansi/SKPD yang berkaitan dengan fungsi bangunan tetapi cukup berhubungan dengan satu SKPD yaitu KPPT. Selanjutnya KPPT lah yang akan menetapkan dan berhubungan dengan SKPD yang terkait untuk memintah rekomendasi apakah PIMB tersebut ditolak atau diterima
Paragraf Keempat
Keputusan Izin Mendirikan /Mengubah Bangunan
Pasal 31
(1) Izin Mendirikan Bangunan (IMB) Diberikan paling lama 3 (tiga) bulan setelah dikeluarkannya Surat Izin Sementara.
(2) Surat IMB ditanda tangani oleh Kepala Daerah atau pejabat lain yang ditunjuk olehnya.
(3) IMB hanya berlaku kepada nama yang tercantum dalam Surat IMB.
(4) Permohonan yang selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan setelah berlakunya IMB belum memulai pelaksanaan pekerjaannya, maka Surat IMB batal dengan sendirinya.
(5) Perubahan nama pada Surat IMB dikenakan Bea balik Nama sesuai degan ketentuan yang berlaku.
(6) Penggantian Surat IMB yang disebabkan Hilangnya atau Rusaknya Surat IMB dikenakan Bea penggantian yang diatur dalam Peratuaran Daerah Tentang Retribusi IMB.
(7) Penggantian Surat IMB hanya bisa dilakukan setelah dilakukan kajian teknis oleh Tim Pengkaji yang beranggotakan SKPD Terkait dan dikoordinir oleh Kantor KPPT.
(8) IMB dapat bersifat sementara kalau dipandang perlu oleh Kepala Daerah dan diberikan jangka waktu selama-lamanya 1 (satu) tahun.
Kajian Akademis:
Penggantian Surat IMB hanya bisa dilakukan selama tidak ada perubahan fungsi bangunan, Luas Bangunan dan perubahan struktur bangunan. Untuk memastikan bahwa Surat IMB yang baru sebagai pengganti Surat IMB yang Hilang atau Rusak Pihak KPPT harus mendapatkan rekomendasi dari Tim Peneliti yang menyatakan bahwa Surat IMB yang hilang/rusak masih berlaku dan layak mendapat penggantian surat IMB yang baru.
Pasal 32
(1) Permohonan Izin Mendirikan Bangunan (PIMB) ditolak apabila:
a. Bangunan yang akan didirikan dinilai tidak memenuhi persyaratan teknis bangunan seperti diatur pada BAB V;
b. Karena persyaratan/ketentuan dimaksud pada pasal 29 Peraturan Daerah ini tidak dipenuhi;
c. Bangunan yang akan didirikan di atas lokasi/tanah yang penggunaannya tidak sesuai dengan rencana kota yang sudah ditetapkan dalam Rencana Umum Tata Ruang Wilayah Kabupaten Sumbawa, Rencana Detail Tata Ruang atau Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan untuk kawasan tertentu;
d. Apabila bangunan akan mengganggu atau memperjelek lingkungan sekitarnya;
e. Apabila bangunan akan mengganggu lalu lintas, aliran air (air hujan), cahaya atau bangunan-bangunan yang telah ada;
f. Apabila sifat bangunan tidak sesuai dengan sekitarnya;
g. Apabila tanah bangunan untuk kesehatan (hygenis) tidak mengizinkan;
h. Apabila bangunan tersebut akan menyebabkan terganggunya jalan yang telah ditetapkan oleh Pemerintah;
i. Apabila adanya keberatan yang diajukan dan dibenarkan oleh pemerintah;
j. Apabila pada lokasi tersebut sudah ada rencana Pemerintah;
k. Apabila bertentangan dengan undang-undang, Peraturan Daerah Propinsi atau peraturan lainnya yang tingkatnya lebih tinggi dari Peraturan Daerah ini.
Kajian Akademis :
Setiap keberatan yang diajukan masyarakat tidak wajib harus dipenuhi. Dalam hal ini Pemerintah yang diwakili oleh anggota Tim akan mempelajari apakah keberatan tersebut wajar atau tidak.
Jika keberatan tersebut memang sesuai dengan ketetapan yang diatur pada poin a s/d k (kecuali i) Pasal 32 Peraturan Daerah ini artinya keberatan tersebut bisa diterima dan PIMB nya ditolak.
Jika keberatan tersebut tidak diatur pada poin a s/d k Pasal 32 seperti masalah persaingan usaha, masalah dendam pribadi dll., maka keberatan yang diajukan masyarakat harus ditolak dan Pemerintah wajib mengabulkan PIMB (Permohonan Izin Mendirikan Bangunan).
Pasal 33
Izin Mendirikan Bangunan (IMB) tidak diperlukan dalam hal:
a. Membuat lobang-lobang ventilasi, penerangan dan sebagainya yang luasnya tidak lebih dari 1 m2 dengan sisi terpanjang mendatar tidak lebih dari 2 meter
b. Membongkar bangunan yang menurut pertimbangan Kepala SKPD terkait tidak membahayakan.
c. Pemeliharaan/perbaikan bangunan dengan tidak merubah denah, konstruksinya dengan arsitektonis dari bangunan semula yang telah mendapat Izin.
d. Mendirikan bangunan yang tidak permanen untuk memelihara binatang jinak atau taman-taman, dengan syarat-syarat sebagai berikut:
- Ditempatkan di halaman belakang;
- Luas tidak melebihi 10 m2 dan tingginya tidak lebih dari 2 meter.
e. Membuat kolam hias, taman dan patung-patung, tiang bendera di halaman pekarangan rumah.
f. Membongkar bangunan yang termasuk dalam kelas tidak permanen.
g. Mendirikan bangunan sementara yang pendiriannya telah diperoleh Izin dari Bupati Kepala Daerah untuk paling lama 1 (satu) bulan.
h. Mendirikan perlengkapan bangunan yang pendiriannya telah diperoleh Izin selama mendirikan satu bangunan.
Pasal 34
Bagi siapapun dilarang menbangun apabila:
a. Tidak mempunyai Surat IMB.
b. Menyimpang dari ketentuan-ketentuan atau syarat-syarat lanjut dari IMB.
c. Menyimpang dari rencana pembangunan yang menjadi dasar pemberian IMB.
d. Menyimpang dari peraturan dan syarat-syarat yang telah ditetapkan dalam Peraturan Daerah ini atau peraturan lainnya yang tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah ini.
e. Mendirikan bangunan di atas tanah orang lain tanpa izin pemiliknya atau kuasanya yang sah.
Pasal 35
(1) Kepala Daerah dapat mencabut surat IMB apabila :
a. Dalam waktu 6 (enam) bulan setelah tanggal izin itu diberikan pemegang izin masih belum melakukan pekerjaan yang sungguh-sungguh dan meyakinkan..
b. Pekerjaan-pekerjaan itu terhenti selama 3 (tiga) bulan dan ternyata tidak diajukan;
c. Izin yang telah diberikan itu kemudian ternyata didasarkan pada keterangan-keterangan yang keliru;
d. Pembangunan itu kemudian ternyata menyimpang dari rencana dan syarat-syarat yang disahkan.
(2) Pencabutan surat IMB diberikan dalam bentuk Keputusan Kepala Daerah kepada pemegang izin disertai dengan alasan-alasannya.
(3) Sebelum Keputusan dimaksud dan ayat (2) pasal ini dikeluarkan, pemegang izin terlebih dahulu diberi tahu dan diberi peringatan secara tertulis dan kepadanya diberi kesempatan untuk mengajukan keberatan-keberatannya.
Kajian Akademis :
Adanya klausul tentang Pencabutan IMB bila dalam waktu 6 bulan setelah keluarnya Izin sementara untuk membangun dimaksudkan agar Pemohon IMB benar-bena serius melaksanakan pembangunan dan tidak hanya memanfaatkan Sertifikat IMB sebagai bahan permohonan kredit di Bank atau untuk menguasai tanah persil.
Paragraph Kelima
Pelaksanaan Pekerjaan Mendirikan/Mengubah Bangunan
Pasal 36
(1) Permohonan IMB Wajib memberitahunakan secara tertulis Kepada Kepala Daerah dengan tembusan kepada SKPD yang berkaitan dengan fungsi bangunan yang akan dibangun mengenai:
a. Saat akan dimulainya pekerjaan mendirikan bangunan tersebut dalam IMB, sekurang-sekurangnya 24 jam sebelum pekerjaan dimulai;
b. Saat akan dimulainya bagian-bagian pekerjaan mendirikan bangunan sepanjang hal itu dipersyarakatkan dalam IMB, sekurang-sekuranya 24 jam sebelum bagian itu mulai dikerjakan.
c. Tiap penyelesaian bagian pekerjaan mendirkan bangunan sepenjang hal itu dipersyaratkam dalam IMB,sekurang-sekurangnya 24 jam sebelum bagian itu selesai diperjakan.
(2) Pekerjaan mendirikan bangunan dalam IMB baru dapat dimulai dikerjakan setelah SKPD yang sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya melakukan pembinaan dan pengawasan menetapkan garis sempadan pagar tempat bangunan akan didirikan sesuai dengan persyaratan yang telah ditetapkan dalam IMB.
(3) Selambat-selambatnya 3 (tiga) hari setelah diterima pemberitahuan sebagaimana ayat (1) pasal ini, SKPD yang melaksanakan tidak melaksanakan tugasnya sebagaiamana dimaksud dalam ayat (2) pasal ini, maka pemohon dapat memulai pekerjaannya.
(4) Pekerjaan mendirikan bangunan harus dilaksanakan sesuai dengan rencana yang diajukan dan ditetapkan dalam IMB.
Pasal 37
(1) Selama pekerjaan mendirikan bangunan dilaksanakan, pemohon IMB dapat diwajibkan untuk menutup lokasi tempat mendirikan bangunan dengan pagar pengaman yang melindungi dengan pintu rapat.
(2) Bilamana terdapat sarana kota yang terganggu atau terkena rencana pembangunan, maka pelaksaan pemindahan/pengamanan harus dikerjakan oleh pihak yang berwenang atas biaya pemilik IMB.
Pasal 38
(1) Pelaksanaan mendirikan bangunan sampai dua lantai dapat dilakukan oleh pelaksana perorangan yang ahli.
(2) Pelaksanaan pekerjaan mendirikan bangunan dengan luas lebih dari 500 m2 atau bertingkat lebih dari dua lantai atau bangunan spesifik harus dilakukan oleh pelaksana badan hokum.
Paragraf Keenam
Pengawasan
Pasal 39
(1) Pegawasan pelaksanaan pekerjaan dapat dilakukan oleh pengawas yang sudah mendapat izin.
(2) Selama pekerjaan mendirikan bangunan dilakukan, pemohon IMB diwajibkan agar menempatkan salinan gambar IMB beserta lampirannya di lokasi pekerjaan untuk kepentingan pemeriksaan oleh petugas.
(3) Petugas SKPD yang sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya melakukan pembinaan dan pengawasan berwenang untuk :
a. Memasuki dan memeriksa tempat pelaksanaan pekerjaan mendirikan bangunan setiap saat pada jam kerja;
b. Memeriksa apakah bahan bangunan yang digunakan sesuai dengan persyaratan Umum Bahan Bangunan (PUBB) dan RKS;
c. Memerintahkan menyingkirkan bahan bangunan yang tidak memenuhi syarat, demikian pula alat-alat yang yang dianggap berbahaya serta merugikan keselamatan/kesehatan umum;
d. Memerintahkan membongkar atau menghentikan segera pekerjaan mendirikan bangunan, sebagian atau seluruhnya untuk sementara waktu apabila :
- Pelaksanaan mendirikan bangunan menyimpang dari izin yang telah diberikan atau syarat-syarat yang telah ditetapkan ;
- Peringatan tertulis dari pengawas yang ditugaskan oleh SKPD terkait tidak dipenuhi dalam jangka waktu yang telah ditetapkan.
(4) Ayat 3 dikhususkan untuk Bangunan pemerintah / bangunan umum yang memang mencantumkan prosedur pengawasan seperti itu dalam spesifikasi bangunan.
Paragraf Ketujuh
Keselamatan Kerja
Pasal 40
(1) Pelaksanaan mendirikan bangunan harus mengikuti ketentuan–ketentuan dari Peraturan Kesehatan dan Kesehatan Kerja yang berlaku.
(2) Pemegang IMB diwajibkan untuk selalu berusaha menyediakan air minum bersih yang memenuhi kesehatan lingkungan tempat pekerjaan, di tempat sedemikian rupa sehingga mudah di capai oleh para pekerja yang membutuhkannya.
(3) Pemegang IMB diwajibkan selalu berupaya menyediakan perlengkapan PPPK lengkap dan banyaknya sesuai dengan jumlah orang yang di pekerjakan, ditempatkan sedemikian rupa didalam lingkungan pekerjaan sehingga mudah di capai apabila di perlukan.
Bagian Kedua
Izin Penggunaan Bangunan (IPB)
Peragraf Pertama
Pemberitahuan Selesainya Mendirikan/Mengubah
Bangunan
Pasal 41
(1) Setelah bangunan selesai, pemohon wajib menyampaikan laporan secara tertulis dilengkapi dengan :
a. Berita acara pemeriksaan dari pengawasan yang telah diakreditasi (bagi bangunan yang dipersyaratkan);
b. Gambar yang sesuai dengan pelaksanaan (as build drawings);
c. Foto copy tanda pembayaran retribusi.
(2) Untuk Bangunan Rumah tinggal Pemohon cukup menyampaikan Laporan tertulis dilengkapi dengan Foto copy tanda pembayaran Retribusi.
(3) Berdasarkan laporan dan berita acara sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) pasal ini, Kepala Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu (KPPT) setelah berkoordinasi dengan SKPD terkait atas nama Bupati Kepala Daerah menerbitkan Surat Izin Penggunaan Bangunan (IPB).
(4) Jangka waktu penerbitan IPB dimaksud dalam ayat (2) pasal ini ditetapkan selambat-selambatnya 12 hari kerja terhitung sejak diterimanya laporan dan berita acara pemeriksaan.
Kajian Akademis :
Ayat (1) dikhususkan untuk bangunan pemerintah atau bangunan umum yang dalam pembangunannya memang mempersyaratkan adanya laporan pengawasan dan gambar pelaksanaan (as build drawing).
Pasal 42
Apabila terjadi perubahan penggunaan bangunan sebagaimana yang telah ditetapkan dalam IMB, pemilik IMB diwajibkan mengajukan permohonan IPB yang baru kepada Kepala Daerah.
Paragraf Kedua
Tata cara Pengajuan Izin Penggunaan Bangunan
Pasal 43
(1) Pengajuan IPB dilakukan segera saat bangunan telah selesai dikerjakan.
(2) Permohonan IPB diajukan secara tertulis kepada Kepala Daerah oleh perorangan, badan/lembaga melalui Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu dengan tugas pokok dan fungsinya dengan mengisi formulir yang disediakan.
(3) Formulir isian permohonan IPB tersebut akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Kepala Daerah.
Paragraf Ketiga
Keputusan Izin Penggunaan Bangunan
Pasal 44
(1) Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu memberikan tanda terima Permohonan IPB apabila persyaratan administrasi telah terpenuhi.
(2) Team peneliti permohonan IPB yang dikoordinir oleh Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu mengadakan penelitian atas permohonan IPB yang diajukan mengenai syarat-syarat administrasi, teknik dan lingkungan menurut peraturan yang berlaku pada saat permohonan IPB diajukan.
(3) Kantor KPPT atas nama Bupati berdasarkan rekomendasi dari Tim peneliti PIPB memberikan rekomendasi layak huni apabila bangunan yang diajukan IPBnya telah memenuhi persyaratan teknis dan lingkungan.
(4) Dalam jangka waktu 5 hari kerja setelah diterbitkannya sertifikat layak huni sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) pasal ini, Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu menetapkan besarnya retribusi yang wajib dibayar oleh pemohon sesuai dengan peraturan yang berlaku.
(5) Berdasarkan penetapan sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) ini pemohon membayar retribusi.
(6) Dalam jangka waktu 10 hari kerja setelah retribusi dilunasi, Bupati Kepala Daerah mengeluarkan IPB untuk bangunan yang bersangkutan kepada pemohon IPB.
Pasal 45
IPB ditetapkan dengan masa berlaku 5 tahun untuk bangunan umum 20 tahun untuk rumah tinggal dan setelah habis masa berlakunya, pemilik bangunan diwajibkan mengajukan permohonan perpanjangan IPB.
Kajian Akademis :
Penetapan masa berlaku nya IPB yaitu 5 tahun untuk bangunan Umum dan 20 tahun untuk bangunan rumah tinggal didasarkan pada risiko kerugian terhadap masyarakat Umum atas penyalah gunaan Penggunaan Bangunan.
Risiko pelanggaran IPB untuk bangunan rumah tinggal dianggap jauh lebih kecil dibandingkan dengan bangunan umum.
Disamping itu dinilai bahwa bangunan rumah tinggal bersifat Non Profit disbanding dengan Bangunan Umum yang bersifat Profit.
Paragraf Keempat
Pengawasan
Pasal 46
(1) Dalam rangka pengawasan penggunaan bangunan, petugas SKPD yang sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya dapat meminta kepada pemilik bangunan untuk memperlihatkan IPB beserta lampirannya.
(2) Kepala Dinas Pekerjaan Umum dapat menghentikan penggunaan bangunan apabila penggunaannya tidak sesuai dengan IPB.
(3) Dalam hal terjadi seperti ayat (2) Pasal ini, maka setelah diberikan peringatan tertulis serta apabila dalam waktu yang ditetapkan penghuni tetap tidak memenuhi ketentuan seperti yang ditetapkan dalam IPB, Kepala Daerah akan mencabut IPB yang telah diterbitkan.
Bagian Ketiga
Izin Penghapusan / Merobohkan Bangunan (IHB)
Paragraf Pertama
Petunjuk Merobohkan Bangunan
Pasal 47
(1) Kepala Daerah dapat memerintahkan kepada pemilik bangunan untuk merobohkan bangunan yang dinyatakan :
a. rapuh;
b. membahayakan keselamatan umum;
c. tidak sesuai dengan tata ruang kota dan ketentuan lain yang berlaku.
(2) Pemilik bangunan dapat mengajukan permohonan untuk merobohkan bangunannya.
(3) Sebelum mengajukan permohonan IHB, permohonan harus terlebih dahulu meminta petunjuk tentang rencana merobohkan bangunan kepada Dinas Pekerjaan Umum yang meliputi :
a. tujuan atau alasan merobohkan bangunan;
b. persyaratan merobohkan bangunan;
c. cara merobohkan bangunan;
d. hal-hal lain yang dianggap perlu.
(4) Dalam Hal pemilik bangunan mengabaikan perintah untuk Merobohkan bangunan, Kepala Daerah dapat memerintahkan kepada SKPD terkait untuk melaksanakani Pembongkaran (SatPolPP, Dinas PU dll).
Kajian Akademis :
Wacana adanya Izin Penghapusan Bangunan / Izin Merobohkan Bangunan sudah tercantum dalam Perda No. 13 tahun 2003 tetapi hingga saat ini belum pernah dilaksanakan proses perijinannya mengingan Izin Merobohkan Bangunan tidak dicantumkan dalam Perbup SOP Kantor KPPT.
Izin Merobohkan bangunan sangat diperlukan terutama untuk bangunan-bangunan bertingkat mengingat risiko terjadinya kecelakaan sangat besar akibat proses kegiatan merobohkan bangunan.
Proses pembongkaran secara paksa baru dilaksanakan setelah adanya peringatan tertulis sebanyak 3 (tiga) kali dan Pemilik bangunan tetap tidak mau melakukan pembongkaran sendiri
Paragraf Kedua
Perencanaan Merobohkan Bangunan
Pasal 48
(1) Perencanaan merobohkan bangunan dibuat oleh perncana bangunan.
(2) Ketentuan ayat (1) pasal ini tidak berlaku bagi :
a. bangunan sederhana;
b. bangunan tidak bertingkat.
(3) Perencanaan merobohkan bangunan meliputi :
a. Sistem merobohkan bangunan;
b. Pengendalian peleksanaan merobohkan bangunan.
Paragraf Ketiga
Tata Cara Mengajukan Permohonan Izin
Penghapusan / Merobohkan Bangunan
Pasal 49
(1) PIHB harus diajukan sendiri secara tertulis kepada Kepala Daerah oleh perorangan atau badan/lembaga dengan mengisi formulir yang disediakan oleh Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu .
(2) Formulir isian tersebut dalam ayat (1) pasal ini akan diatur lebih lanjut dalam Keputusan Kepala Daerah.
Paragraf Keempat
Keputusan Izin Penghapusan / Merobohkan
Bangunan
Pasal 50
(1) Tim Peneliti PIHB yang dikoordinir oleh Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu mengadakan penelitian atas PIHB yang diajukan. Penelitian dilakukan terhadap syarat-syarat administrasi, teknik dan lingkungan menurut peraturan yang berlaku pada saat PIHB diajukan.
(3) Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu memberikan tanda terima PIHB apabila persyaratan administrasi telah terpenuhi.
(4) Tim Peneliti PIHB atas nama SKPD masing-masing memberikan rekomendasi aman atas rencana merobohkan bangunan apabila perencanaan merobohkan bangunan yang diajukan IHBnya telah memenuhi persyaratan keamanan teknis dan keselamatan lingkungan.
(5) Dalam waktu 5 hari kerja setelah diterbitkannya rekomendasi sebagaiman tersebut dalam ayat (3) pasal ini, Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu menetapkan besarnya retribusi yang wajib dibayar oleh pemohon sesuai dengan peraturan yang berlaku.
(6) Berdasarkan penetapan sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) pasal ini, pemohon membayar retribusi.
(7) Dalam waktu jangka 10 hari kerja setelah retribusi dilunasi, Kepala Daerah mengeluarkan Izin Merobohkan Bangunan (IHB) untuk bangunan yang bersangkutan kepada pemohon IHB.
Paragraf Kelima
Pelaksanaan Penghapusan / Merobohkan Bangunan
Pasal 51
(1) Pekerjaan merobohkan bangunan baru dapat dimulai sekurang-kurangnya 7 hari ke setelah IHB deterima.
(2) Pekerjaan merobohkan bangunan dilaksanakan berdasarkan cara dan rencana yang disahkan dalam IHB.
Paragraf Keenam
Pengawasan
Pasal 52
(1) Selama pekerjaan merobohkan bangunan dilaksanakan, pemilik IHB harus menempatkan salinan IHB Beserta lampirannya dilokasi pekerjaan untuk kepentingan pemeriksaan petugas.
(2) Petugas berwenang :
a. Memasuki dan memeriksa tempat pelaksanaan pekerjaan merobohkan bangunan;
b. Memeriksa bangunan perlengkapan dan peralatan yang digunakan untuk merobohkan bangunan atau bagian-bagian banagunan yang dirobohkan sesuai dengan persyaratan yang disahkan dalam IHB;
c. Melarang perlengkapan, peralatan, dan cara yang digunakan untuk merobohkan bangunan yang berbahaya bagi pekerja, masyarakat sekitar dan lingkungan, serta memerintahkan mentaati cara-cara telah disahkan dalam IHB.
BAB V
RETRIBUSI
Bagian Pertama
Umum
Pasal 53
(1) Sebelum memulai pekerjaan, pemohon IMB wajib membayar retribusi terlebih dahulu.
(2) Besarnya retibusi diberitahukan kepada pemohon secara tertulis.
(3) Pembayaran retribusi tersebut dalam ayat (1) pasal ini dilakukan selambat-lambatnya 15 hari kerja setelah surat pemberitahuan diterima oleh pemohon.
(4) Balik nama atas IMB dikenakan biaya retribusi sebesar 10% dari besarnya perhitungan kembali retribusi IMB yang bersangkutan.
Kajian Akademis :
Setelah Kantor KPPT menerima Rekomendasi dari SKPD terkait yang menyatakan bahwa bangunan yang dimaksud dalam PIMB layak untuk mendapatkan IMB (Izin Mendirikan Bangunan), Kantor KPPT menetapkan Besarnya Retribusi yang harus dibayar oleh Pemohon IMB. Dalam waktu 15 hari setelah pemberitahun tertulis tentang Retribusi yang harus dibayar, pemohon harus sudah melakukan pembayaran sesuai dengan peraturan yang berlaku. Berdasarkan bukti pembayaran Retribusi (Retribusi IMB dan Pajak Galian C) Kantor KPPT mengeluarkan Surat Izin sementara untuk mulai membangun.
Bagian Kedua
Komponen Biaya Dasar Penetapan Tarif Retribusi
Pasal 54
(1) Tarif retribusi IMB, IPB dan IHB ditetapkan berdasarkan komponen biaya yang meliputi :
a. Biaya formulir pendaftaran;
b. Biaya pemeriksaan gambar/korensi gambar yang meliputi arsitektur dan konstruksi;
c. Biaya pengecekan lokasi;
d. Biaya pengawasan;
(2) Besarnya biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan pada nilai bangunan, lokasi bangunan, status bangunan,kelas bangunan, tingkat bangunan,dan luas lantai bangunan,
Kajian Akademis :
Tarif Retribusi IMB, IPB dan IHB diatur pada Peraturan Daerah tersendiri Yaitu Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa Tentang Retribusi IMB, IPB, IHB
BAB VI
ANALISA MENGENAI DAMPAK LINGKUNGAN
Pasal 55
Setiap pemohon yang akan mengajukan permohonan IMB, wajib mematuhi ketentuan/ peraturan perundang-undangan mengenai Analisa Dampak Lingkungan yang berlaku.
Pengaturan mengenai Analisa Dampak Lingkungan diatur tersendiri dalam Peraturan Daerah Mengenai Analisa Dampak Lingkungan.
Pelanggaran terhadap pasal ini dapat dikenakan sangsi hukuman sesuai dengan Peraturan yang berlaku, dan untuk IMB dapat dicabut oleh Bupati Kepala Daerah.
BAB VII
P E N G A W A S A N
Pasal 56
Pengawasan terhadap pelaksanaan Peraturan Daerah ini dilaksanakan oleh SKPD terkait yang melakukan pembinanaan dan pengawasan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.
Kajian Akademis
Yang dimaksud dengan SKPD terkait adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah yang sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya melakukan pembinaan dan pengawasan atas konstruksi dan fungsi bangunan.
Desa dan Kelurahan merupakan jajaran terdepan yang bertugas melaksanakan pengawasan yang selanjutnya dilaporkan kepada SKPD terkait seperti Kantor Satpol PP, Dinas PU Kabupaten, Dinas Kesehatan, Kantor KPPT dll.
Walaupun demikian tidak menutup kemungkinan SKPD terkait melaksanakan pengawasan secara langsung.
BAB VIII
KEBERATAN
Pasal 57
(1) Setiap pemohon izin dapat mengajukan keberatan kepada kepala Kepala Daerah Melalui kantor KPPT dalam hal permohonan izinnya ditolak atau sampai batas waktu yang ditetapkan, belum ada keputusan terhadap permohonan yang diajukan;
(2) Terhadap keberatan sebagaimana dimaksudkan ayat(1), kepala Kantor KPPT Setelah Berkonsul dengan SKPD terkait wajib memberikan penjelasan secara tertulis paling lambat 7 (tujuh) hari tehitung sejak diterimanya keberatan dimaksud;
(3) Apabila pemohon tidak dapat menerima penjelasan sebagai dimaksud ayat (2), pemohon dapat mengajukan keberatan banding kepada Kepala Daerah paling lambat 7 (tujuh) hari terhitung sejak diterimanya penjelasan sebagaimana dimaksud ayat (2);
(4) Terhadap keberatan banding sebagaimana dimaksud ayat (3), Kepala Daerah wajib memberikan penjelasan secara tertulis paling lambat 7(tujuh) hari sejak diterimanya keberatan banding dimaksud;
(5) Apabila pemohon tidak menerima penjelasan sebagaimana dimaksud ayat (4), pemohon dapat menempuh penyelesaian lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan yang berlaku.
Kajian Akademis
Ayat 5 menyebutkan pemohon dapat menempuh penyelesaian lain, yang dimaksud dengan penyelesaian lain adalah melalui jalur pengadilan.
3. Sangsi
BAB IX
SANKSI ADMINISTRASI
Pasal 58
Apabila pemegang Izin dalam melaksanakan pekerjaan melanggar atau tidak sesuai dengan ketentuan yang telah di tetapkan, maka dapat dikenakan sanksi administrasi sebagai berikut:
a. peringatan tertulis;
b. penghentian sementara kegiatan;
c. penghentian sementara pelayanan umum;
d. penutupan lokasi;
e. pencabutan izin;
f. pembatalan izin;
g. pembongkaran bangunan;
h. pemulihan fungsi ruang dan/ atau;
i. denda administratif;
Pasal 59
Tata cara penggunaan sanksi administrasi sebagaimana di maksud pasal 58 akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Kepala Daerah.
BAB X
KETENTUAN PIDANA
Pasal 60
(1) Setiap orang yang melanggar ketentuan dalam pasal 2, pasal 4 ayat (1), pasal 9, pasal 14 dan pasal 18 Peraturan Daerah ini diancam hukuman kurungan selama-lamanya 3 (tiga) bulan atau denda setinggi-tingginya Rp. 50.000.000,- (Lima puluh juta rupiah).
(2) Besarnya denda maksimum yang dimaksud dalam ayat (1) pasal ini akan ditinjau dan ditetapkan dalam Keputusan Kepala Daerah.
(3) Tindak pidana sebagaimana dimaksukan ayat (1) pasal ini adalah pelaggaran.
Kajian :
Penetapan pasal 2, 4, 9, 14 dan 18 dipandang sebagai pelanggaran sehingga disamping Sangsi Administrasi juga dikenakan sangsi Pidana dengan hukuman kurungan selama-lamanya 3 (tiga) bulan atau denda setinggi-tingginya Rp. 50.000 ,- (Lima puluh juta rupiah).
Pelanggaran terhadap ketentuan lainnya selain ketentuan yang disebutkan pada pasal 60 ayat (10) dikatagorikan sebagai pelanggaran administrasi dengan sangsi telah diatur dalam pasal 58 Perda bangunan ini.
BAB XI
P E N Y I D I K A N
Pasal 61
(1) Selain oleh Pejabat Penyidik Umum, penyidikan atas tindak pidana pelanggaran Peraturan Daerah ini dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) di lingkungan Pemerintah Daerah yang pengangkatannya sesuai dengan peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
(2) Dalam melaksanakan tugas penyidikan,PPNS sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini berwenang :
a. Menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana pelanggaran;
b. Melakukan tindakan pertama pada saat itu di tempat kegiatan dan melakukan pemeriksaan;
c. Menyuruh berhenti seseorang tersangaka dan memeriksa tanda pengenal dari tersangka;
d. Melakukan penyitaan benda, dan atau surat;
e. Memanggil seseorang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
f. Mendatangkan orang ahli yang dipergunakan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
g. Mengadakan penghentian penyidik setelah mendapat petunjuk dari penyidik bahwa terdapat Bukti atau Peristiwa tersebut bukan merupakan tindakan pidana dan selanjutnya melalui Penyidik memberitahukan hal tersebut kepada tersangka dan keluarganya.
BAB XII
KETENTUAN PERAHLIAN
Pasal 62
(1) Bangunan yang telah didirikan dan digunakan dan telah memiliki IMB/IPB sebelum Peraturan Daerah ini dikeluarkan, dianggap telah memiliki IMB/IPB menurut Peraturan Daerah ini.
(2) Bagi bangunan yang telah ada sebelum Peraturan Daerah ini berlaku yang belum memiliki Surat IMB/IPB dalam tempo 1 (satu) tahun terhitung sejak tanggal Pengundangan Peraturan Daerah ini diwajibkan telah memiliki IMB/IPB.
(3) Penyesuaian bangunan sebagaimana dimaksud ayat (2) dilakukan dengan syarat-syarat yang tercantum dalam Peraturan Daerah ini dan diberikan tenggang waktu selama 5 (Lima) tahun.
(4) IMB sebagaiman dimaksud ayat (2) diberikan sepanjang lokasi bangunan-bangunan sesuai dengan Rencana Tata Ruang dan rencana Pemerintah Daerah.
(5) Permohonan yang diajukan dan belum diputuskan, akan diselesaikan berdasarkan ketentuan-ketentuan Peraturan Daerah ini.
BAB XIII
KETENTUAN LAIN-LAIN
Pasal 63
(1) Untuk Kawasan-kawasan tertentu, dengan pertimbangan tertentu, dapat ditetapkan peraturan bangunan secara khusus oleh Bupati Kepala Daerah berdasarkan Rencana Tata Bangunan dan lingkungan yang telah ada.
(2) Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang teknis pelaksanaan-nya akan diatur kemudian oleh Bupati Kepala Daerah.
(3) Untuk jenis, besaran, jumlah lantai tertentu, yang mempunyai dampak penting bagi keselamatan orang banyak dan lingkungan, perlu adanya rekomendasi teknis dari Menteri Permukiman dan Prasarana Wilayah sebelum dikeluarkan IMB.
Kajian Akademis :
Bupati kepala daerah dapat membuat peraturan bangunan secara khusus untuk kawasan-kawasan tertentu. Hal ini disebabkan karena Perda Bangunan ini sifatnya masih umum. Sehingga untuk kasus-kasus yang bersifat khusus harus dibuatkan peraturan bangunan yang hanya berlaku untuk daerah-daerah tertentu saja.
BAB XIV
Ketentuan penutup
Pasal 64
Peraturan Daerah ini mulai barlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan menempatkannya, dalam Lembaran Daerah Kabupaten Sumbawa.
Ditetapkan di Sumbawa Besar
Pada tanggal
BUPATI SUMBAWA
ttd
JAMALUDIN MALIK
Diundang di Sumbawa Besar
Pada tanggal
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SUMBAWA
ttd
MAHMUD ABDULLAH
PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUTEN SUMBAWA
NOMOR 13 TAHUN 2005
TENTANG
BANGUNAN
A.PENJELASAN UMUM
Dalamrangka membangun Kabupaten Sumbawa yang berwenag lingkungan, bersih, aman, terbit dan sehat, untuk itu perlu diperhatikan konstruksi teknis bangunan yang ditanam atau diletakkan pada suatu lingkungan secara tetap sebagian atau seluruhnya pada diatas atau dibawah permukaan tanah yang berupa bangunan dan atau bukan bangunan.
Untuk mendirikan sekaligus menata bangunan agar sesuai dengan rencana umum tata ruang kota dan pembangunan yang berwawasan lingkungan perlu dilakukan penertiban dan penataan bangunan dalam wilayah Kabupaten Sumbawa.
Disamping itu juga dalam rangka menjamin keselamatan masyarakat dan guna tercapainya keserasihan dankelestarian lingkungan, dipandang perlu adanya penertiban dan pengaturan atas pelaksanaan mendirikan, memanfaatkan dan mengahapuskan bangunan.
Sejalan dengan tujuan yang akan dicapai, maka pembangunan yang tertata dengan baik serta terbebas dari pemukiman yang kurang sesuai dengan penataan kota baik atau lingkungan akan memperlancar proses pembangunan disegala bidang
B. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL
Pasal 1
Cukup Jelas
Pasal 2
Cukup Jelas
Pasal 3
Cukup Jelas
Pasal 4
Cukup Jelas
Pasal 5
Cukup Jelas
Pasal 6
Cukup Jelas
Pasal 7
Cukup Jelas
Pasal 8
Cukup Jelas
Pasal 9
Cukup Jelas
Pasal 10
Cukup Jelas
Pasal 11
Cukup Jelas
Pasal 12
Cukup Jelas
Pasal 13
Cukup Jelas
Pasal 14
Cukup Jelas
Pasal 15
Cukup Jelas
Pasal 16
Cukup Jelas
Pasal 17
Cukup Jelas
Pasal 18
Cukup Jelas
Pasal 19
Cukup Jelas
Pasal 20
Cukup Jelas
Pasal 21
Cukup Jelas
Pasal 22
Cukup Jelas
Pasal 23
Cukup Jelas
Pasal 24
Cukup Jelas
Pasal 25
Cukup Jelas
Pasal 26
Cukup Jelas
Pasal 27
Cukup Jelas
Pasal 28
Cukup Jelas
Pasal 29
Cukup Jelas
Pasal 30
Cukup Jelas
Pasal 31
Cukup Jelas
Pasal 32
Cukup Jelas
Pasal 33
Cukup Jelas
Pasal 34
Cukup Jelas
Pasal 35
Cukup Jelas
Pasal 36
Cukup Jelas
Pasal 37
Cukup Jelas
Pasal 38
Cukup Jelas
Pasal 39
Cukup Jelas
Pasal 40
Cukup Jelas
Pasal 41
Cukup Jelas
Pasal 42
Cukup Jelas
Pasal 43
Cukup Jelas
Pasal 44
Cukup Jelas
Pasal 45
Cukup Jelas
Pasal 46
Cukup Jelas
Pasal 47
Cukup Jelas
Pasal 48
Cukup Jelas
Pasal 49
Cukup Jelas
Pasal 50
Cukup Jelas
Pasal 51
Cukup Jelas
Pasal 52
Cukup Jelas
Pasal 53
Cukup Jelas
Pasal 54
Cukup Jelas
Pasal 55
Cukup Jelas
Pasal 56
Cukup Jelas
Pasal 57
Cukup Jelas
Pasal 58
Cukup Jelas
Pasal 59
Cukup Jelas
Pasal 60
Cukup Jelas
Pasal 61
Cukup Jelas
Pasal 62
Cukup Jelas
Pasal 63
Cukup Jelas
Pasal 64
Cukup Jelas
TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SUMBAWA NOMOR
LAMPIRAN I
PENJELASAN TUJUAN DARI PENYUSUNAN PERDA BANGUNAN
1. Aman berarti aman bagi konstruksi badan jalan dan aman bagi pengemudi serta pengguna bangunan yang tinggal di tepi jalan.
Konstruksi jalan seperti perkerasan jalan, saluran drainase, talud jalan, marka jalan dll. wajib diamankan agar tidak rusak oleh aktifitas kegiatan pembangunan dan penggunaan gedung. Jaminan keamanan ditetapkan sesuai dengan standard yang baku dari Penyelenggara Jalan.
Keamanan bagi pengemudi dan pengguna bangunan harus diperhatikan terutama yang berkaitan dengan pandangan bebas pengemudi di tikungan – tikungan jalan. Besarnya pandangan bebas pengemudi dihitung sesuai dengan standard yang berlaku dari penyelenggara jalan.
Penyediaan lahan parkir diwajibkan bagi bangunan yang melakukan pelayanan public seperti pertokoan, perkantoran, fasilitas pendidikan, pergudangan dll. Agar tidak memanfaatkan badan jalan sebagai tempat parkir yang akan mengganggu fungsi jalan dan keamanan pengendara.
Penetapan garis sempadan 0 m dari tepi jalan bisa dipertimbangkan bila pemilik bangunan dapat menyediakan lahan parkir di basement.
2. Kesehatan perlu dijadikan bahan pertimbangan dalam menetapkan besarnya garis sempadan bangunan terhadap jalan mengingat bangunan yang terlalu dekat ketepi jalan cenderung akan tercemari oleh emisi gas buang (CO). Standard pencemaran yang akan mengganggu kesehatan ditetapkan oleh instansi yang berwenang dalam hal ini Dinas Kesehatan dan Badan Pengendalian Dampak Lingkungan.
3. Kenyamanan terutama berkaitan dengan tingkat kebisingan, getaran yang diakibatkan oleh lalu lalangnya kendaraan. Penetapan garis sempadan yang terlalu dekat dengan tepi jalan akan dirasakan kurang nyaman bagi penghuni bangunan yang merasakan tingkat kebisingan yang tinggi serta getaran yang besar.
4. Kemudahan berkaitan dengan kemudahan akses jalan masuk ke bangunan. Jarak bangunan yang terlalu jauh dari tepi jalan cenderung menyulitkan akses dan komunikasi dengan lingkungan sekitarnya.
5. Keseimbangan berkaitan dengan rasa keindahan.
Keseimbangan meliputi keseimbangan tinggi bangunan dengan luas halaman bangunan. Semakin tinggi suatu bangunan dibutuhkan luas halaman yang semakin besar. Dianjurkan besarnya sempadan bangunan dengan jalan minimal sama dengan tinggi bangunan (Sudut yang terbentuk antara puncak bangunan dan tepi badan jalan 450).
Keseimbangan juga menyangkut keseimbangan besarnya sempadan bangunan disebelah kiri dan kanan jalan. Jika memungkinkan besarnya sempadan bangunan disebelah kiri dan kanan jalan dibuat sama.
Keserasian dengan lingkungan bisa diartikan bahwa bangunan tersebut harus serasi dengan lingkungan sekitarnya yaitu dengan bangunan bangunan yang sudah ada.
Setiap bangunan wajib dibangun dilokasi yang sesuai dengan zone peruntukannya. Dengan demikian sempadan bangunannyapun ditetapkan berdasarkan pada zona peruntukan yang telah diatur dalam Rencana Detail Tata Ruang.
Besarnya ruang terbuka hijau yang disediakan dipekarangan sangat mempengaruhi besarnya sempadan bangunan yang ditetapkan.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar