SURAT KE KABAN

Nomor : Lepas

Lampiran             : -

Hal                      : Penjelasan Pelaksanaan Tugas

                              Kasubbid Pengkajian Lingkungan

                                                                                                Sumbawa Besar, 9 November 2015

                                                                                                                                                     

Kepada

                                                                                                 Kepala Badan Penanaman Modal dan

                                                                                                                 Lingkungan Hidup.

                                                                                                  Di.

                                                                                                                   Sumbawa Besar

Sehubungan dengan pemanggilan oleh Kepala BPM-LH tentang pelaksanaan tugas Saya sebagai Kepala Subbid Pengkajian Lingkungan, untuk menghindari terjadinya perdebatan berkepanjangan maka sebaiknya saya memberi penjelasan secara tertulis sebagai berikut.

Selain itu sayapun tidak mau dibodohi oleh Kabid, Sekban, Kaban dengan mengemukakan dalil-dalil peraturan yang memberlakukan peraturan secara diskriminatif. Kaban,Kabid Sekban boleh pakai SPPD sebanyak banyaknya toh dia yang berkuasa tapi jangan coba-coba Kasubbid Pengkajian Lingkungan menggunakannya.

Sebagai Kasubbid pengkajian lingkungan saya berusaha untuk bekerja secara professional tapi dalam pelaksanaannya tugas saya tidak didukung sama sekali oleh Kepala Bidang, Sekretaris Badan dan Kepala Badan. Saya akan jelaskan satu persatu untuk masing-masing kegiatan.

Kegiatan Koordinasi Perizinan UKL-UPL dan SPPL.

1.      Tugas sebagai Kasubbid tidak bisa dilaksanakan dengan baik karena kegiatan penyusunan dokumen UKL-UPL sebagian sudah dikuasai oleh orang-orang tertentu dan menjadikan penyusunan dokumen UKL-UPL sebagai lahan bisnis. Dokumen UKL-UPL dibuat tebal-tebal guna menarik biaya besar kepada pemrakarsa.

Kasubbid pengkajian lingkungan berusaha meluruskan dengan berpedoman kepada Permen LH no. 16 untuk memberi contoh cara penyusunan dokumen UKL-UPL yang ringkas dan tidak membebani biaya terlalu besar kepada pemrakarsa. Tapi mendapatkan hambatan dari sana-sini. Pada saat hambatan ditingkat Bidang mulai teratasi hambatan terbesar muncul dari Kepala Badan yang menunda-nunda penandatanganan Rekomendasi dan Izin Lingkungan hal ini terjadi pada penyusunan dokumen UKL-UPL Pembangunan Hotel dan Dermaga Pulau Moyo. Pembangunan Sutet GI Labuhan. Pembangunan Tempat Rekreasi Sumbawa Water Park dll. Semua kegiatan Penyusunan UKL-UPL yang disusun berdasarkan saran-saran Kasubbid Pengkajian Lingkungan membutuhkan waktu lebih dari 6 bulan untuk ditanda tangani dan harus melalui tahapan ketegangan dan keributan.

Semua tahu bahwa penanggung jawab utama adalah Kaban tetapi tidak berarti Kepala Badan Berkuasa dan menjadikan managemen BPM-LH sebagai managemen tukang cukur lalu mengabaikan tugas structural lainnya terutama Kasubbid.

2.      Kegiatan perijinan lingkungan untuk usaha skala kecil (SPPL) yang berada dibawah koordinasi Kasubbid Pengkajian Lingkungan tidak bisa terlaksana dengan baik karena secara structural dihambat oleh kepala Badan. Kasubbid hanya dijadikan tukang paraf dan tanda tangan. Semua SPPD dalam daerah dihambat dengan mempersulit ditanda tangani oleh kepala Badan. Bagaimana Kasubid Pengkajian Lingkungan bisa melaksanakan tugas dan bertanggung jawab atas yang diparaf kalau setiap SPPD dalam daerah yang diajukan ditolak, dihambat dan dipersulit oleh Kaban.

3.      Secara Sistimatis Kabid, Sekban dan Kaban tidak mendukung pelaksanaan tugas Kasubbid Pengkajian Lingkungan hal ini jelas terlihat dari caranya tidak memberi kesempatan Kasubbid Pengkajian lingkungan mengembangkan diri. Setiap kegiatan Pelatihan AMDAL C yang seharusnya kewajiban Kasubbid Pengkajian Lingkungan untuk mengikutinya malah orang lain yang disuruh berangkat berangkat Pertamas tahun 2013 Arian yang berangkat kemudian tahun 2015 Sekban yang berangkat.

4.      Kesimpulannya untuk Kegiatan Perizinan Kepala badan Langsung ataupun tidak Langsung tidak mau mengakui Keberadaan Kasubbid pengkajian lingkungan yang secara resmi dijabat oleh Bagus Gunawan BE, SE.

5.      Jadi Karena ketidak lancaran Pelaksanaan tugas Kasubbid Pengkajian lingkungan yang dijabat oleh Bagus Gunawa BE, SE bukan kesalahan saya sebagai pejabat tapi memang dikondisikan oleh Kabid, Sekban dan Kaban untuk supaya saya tidak bisa bekerja maka silahkan Kaban membuat pernyataan bahwa Bupati Sumbawa telah salah memilih Bagus Gunawan BE, SE sebagai Kepala Sub Bidang Pengkajian Lingkungan lalu meminta Bupati Sumbawa menunjuk Dodi sebagai anak emasnya menggantikan jabatan saya.

Kegiatan Peningkatan Kinerja Laboratorium

Tidak berbeda dengan kegiatan Perizinan Dokumen Lingkungan, kegiatan peningkatan Kinerja Laboratoriumpun mengalami hambatan.

Sejak saya menjabat sebagai Kasubbid pengkajian lingkungan saya mulai mempelajari tugas-tugas yang harus saya langsanakan sebagai PPTK Kegiatan Laboratorium. Pada waktu itu Kondisi laboratorium terlantar tidak beroperasi sama sekali. Seluruh alat-alat yang ada dalam kondisi rusak karena tidak dipelihara. Alat-alat yang menggunakan batre sebagian besar rusak karena batrainya meleleh dan merusak alat elektronik. Kondisi tersebut terjadi sejak tahun 2007 sampai 2012 semua bahan kimia yang ada rusak karena kadaluarsa.

Sebagai Kasubbid pengkajian lingkungan yang berusaha mengoperasikan Laboratorium saya menghadapi berbagaimacam kesulitan yang sumbernya berbagai hambatan dari Kabid, Sekban dan Kaban antara lain

1.      Akhir tahun 2013 peralatan AAS sudah berhasil dikalibrasi dengan menggunakan computer milik bidang PDL. Setelah itu alat tersebut berhenti beroperasi karena komputernya digunakan oleh bidang PDL. Menunggu anggaran APBDP tahun 2013. Dianggarkan melalui Kasubag TU ibu Marni. Setelah terbeli sekban melarang komputernya dibawa ke Laboratorium dengan alasan adanya kepentingan absensi elektronik setelah diprotes berkali-kali akhirnya komputernya dikembalikan ke Laboratorium dalam keadaan sudah di preteli memori dan peralatan vital lainnya sudah tidak ada.

Akibatnya AAS tetap tidak bisa beroperasi. Sudah dilaporkan ke Sekban cukup dijawab jangan menimbulkan Fitnah.

2.      Tahun 2014 secara sepihak Sekban memberhentikan penjaga laboratorium yang semula 2 orang menjadi satu orang. Akibatnya tidak ada penjaga yang menjaga lab disiang hari. Laboratorium hanya dija malam hari saja.

3.      Keberadaan Bagus Gunawan BE, SE sebagai Kasubbid Pengkajian Lingkungan dan PPTK Laboratorium tidak ada gunanya. Laporan kekurangan pegawai baik penjaga maupun tenaga analisis yang diajukan berulang-ulang tidak didengar.

4.      Sudah saya jelaskan berkali-kali Zi tidak mungkin sendirian di Laboratorium karena dia perempuan (Laboratorumnya terlalu sepi) sementara Jalaluddin mengalami kesulitan masalah transportasi (tidak ada sepeda motor).

5.      Kabid, Sekban dan Kaban tidak mendukung sama sekali keberadaan laboratorium semua anggaran dihambat. Peraturan-peraturan dipakai alasan untuk menghambat cairnya anggaran. Anggaran 15 Juta yang seharusnya cair bulan Februari sampai sekarang belum bisa cair. Semua bertindak kelewat pintar tidak bisa membedakan mana keadaan darurat dan mana yang tidak.

6.      Puncaknya Laboratoriumnya terbakar. Saya pun tahu penyebabnya karena adanya pembakaran kebun di belakang LAB tapi seandainya semua pihak Kabid, Kaban, Sekban mau mendukung saya sebagai Kasubbid Pengkajian Lingkungan membenahi Laboratorium seperti mengangkat penjaga yang sebelumnya dipecat oleh Sekban, mengangkat pegawai analis tambahan, tidak menghambat anggaran untuk operasional laboratorium dan sekban tidak bertindak sebagai penghambat utama kegiatan Laboratorium maka pada waktu terjadinya kebakaran lahan dibelakang laboratorium, Laboratorium tidak dalam keadaan kosong dan ada penjaga serta analis yang berusaha memadamkan api sebelum membakar lab.

7.      Kesimpulannya semua pelaksanaan tugas saya sebagai kasubbid Pengkajian Lingkungan harus digagalkan oleh Kabid, Kaban dan Sekban. Hal itu tercermin Kabid tidak mau memotifasi Dodi, Titin, Lis dan semua yang tercantum dalam struktur organisasi Lab untuk bekerja di Lab. Padahal mereka semua mengaku Sarjana Kimia. Selama 4 tahun sebagai Kasubbid pengkajian Lingkungan baru sekali saya lihat Kaban datang ke Lab yaitu pada waktu laboratoriumnya terbakar.

Karena itu untuk masalah Laboratorium inipun harusnya Kaban bersurat keBupati mengenai kesalahan Bupati menunjuk saya sebagai Kasubbid karena itu wajar jika Kabid, Sekban dan Kaban berusaha keras menggagalkan program pemerintah yang berhubungan dengan Laboratorium mengingat Kasubbid dan PPTK nya adalah Bagus Gunawan BE, SE

8.      Kebakaran yang terjadi dilaboratorium seharusnya menjadi kebanggaan semua pihak terutama Kaban bahwa usaha menghambat, merusak kinerja Kasubid Pengkajian Lingkungan telah berhasil dan sekarang silahkan mengangkat saudara Dodi sebagai pengganti Kasubbid Pengkajian Lingkungan.

9.      Mudah-mudahan dengan tersingkirnya saudara Bagus Gunawan dari kegiatan laboratorium dapat merevolusi mental sarjana Teknik Kimia , Sarjama Kimia, Sarjana Biologi dan Sarjana Perikanan dan Sarjana Ilmu Pemerintahan Abal-abalan menjadi sadar dan mau belajar lagi. Doa saya menyertai anda sekalian (Amin)

Kegiatan Pemantauan Kualitas Lingkungan

Kegiatan inipun tidak lepas menjadi Obyek bagi ketiga pejabat diatas untuk merusak dan mengacaukan kegiatan Subbid pengkajian Lingkungan.

Semua SPPD pengambilan sampel dihambat. SPPD dalam daerah harus menunggu berbulan-bulan agar dapat ditanda tangani oleh kaban dengan alasan yang tidak jelas. Kabid pun ikut ambil bagian merusak dan menghambat kegiatan Subbid pengkajian lingkungan. Hal yang sederhana diperumit hanya karena kekhawatiran kalau retribusi Laboratorium meningkat dengan tiba-tiba dari yang semula hanya 6 juta (itupun menggunakan data palsu) meningkat dengan tiba-tiba menjadi lebih dari 20 Juta dengan kondisi laboratorium yang beroperasi.

Tapi sekarang kekhawatiran Ibu Kabid tidak perlu terjadi karena laboratoriumnya sudah terbakar Gedungnya mungkin gampang diperbaiki tapi kerusakan alat akibat disiram air tidak mudah diperbaiki begitu saja. Berapapun nilai retribusi tidak ada artinya.

Kegiatan Sosialisasi Peraturan dan Perundang-undangan

Saya memang mengotot harus ikut kegiatan pelatihan di Surabaya mengenai persampahan karena saya adalah PPTK kegiatan penyusunan peraturan perundang-undangan mengenai kebersihan/persampahan tahun 2014 dan PPTK kegiatan sosialisasi peraturan dan perundang-undangan nya TA. 2015.

Dengan ditolaknya kepergian saya ke Surabaya untuk mendalami masalah persampahan sesuai dengan bidang tugasnya sebagai PPTK. Berarti Secara resmi Kaban menganggap tugas PPTK adalah tukang tanda tangan dan Paraf.

Saya menolak untuk dijadikan tukang tanda-tangan dan sayapun tidak bertanggung jawab atas semua SPJ yang telah saya tanda tangani.

Kabid, Kaban dan Sekban lupa atau pura-pura lupa bahwa tugas PPTK bukan hanya tukang tanda tangan, tetapi juga bertanggung jawab atas keuangan dan pelaksanaan jalannya kegiatan jadi saya bersukur dengan penolakan Kaban mernandatangani SPT saya ke Surabaya menjadi alasan kuat saya menolak bertanggung jawab atas semua kegiatan yang berhubungan dengan penyusunan Perda Kebersihan dan Sosialisasinya.

Sebagai pejabat yang secara resmi menerima SK Pengangkatan sebagai Kasubbid Pengkajian lingkungan, saya sudah bekerja keras melaksanakan tugas sebaik-baiknya (Saya bukan Pejabat tukang tanda tangan) tetapi hasil maksimal bahkan minimalpun tidak mungkin dicapai jika pejabat atasan langsungnya (Kabid, Sekban dan Kaban) tidak mendukung dan berusaha keras untuk menggagalkan saya melaksanakan tugas kedinasan.

Saya ulangi saran saya supaya Kaban Menulis Surat Ke Bupati bahwa Bagus Gunawan salah diangkat sebagai Kasubbid Pengkajian Lingkungan sebab dia tidak mau dijadikan pejabat tukang tanda tangan dan paraf. Harusnya Bupati mengangkat anak Emasnya Dodi.

Seharusnya sebelum mengangkat Kasubbid Pengkajian Lingkungan Bupati harus berkonsultasi dan meminta persetujuan Kepala Badan Penanaman Modal dan Lingkungan Hidup (Mungkin terbalik tapi untuk Kaban memang harus dibalik).

Sebagai orang yang berpendidikan seharusnya Kaban, Kabid dan Sekban bersikap professional dan sedapat mungkin menjauhi sikap PRIMORDIALISME.

Sikap PRIMORDIALISME yang diarahkan kepada saya sama sekali tidak berguna untuk pembangunan Kabupaten Sumbawa. Hasilnya bisa dilihat secara langsung semula Laboratorium Lingkungan BPM-LH akan dibina menjadi laboratorium terakreditasi sekarang harus dimulai dari NOL Lagi.

Surat ini saya muat di Web Saya BANGUNAN SUMBAWA (http://  bagusgunawan. blogspot.co.id) sambilan promosi.

Kasubbid Pengkajian Lingkungan

                                                                                                 ‘- BAGUS GUNAWAN BE,SE –

                                                                                                  NIP. 19582704 198703 1 008

LINGKUNGAN HIDUP SUMBAWA (WWW.LINGHIDUPSUMBAWA.BLOGSPOT.COM)

Anda berkepentingan dengan proses perizinan AMDAL dan UKL-UPL silahkan Akses
www.LingHidupSumbawa.Blogspot.COM
www.LingHidupSumbawa.Blogspot.COM

Foto Cafe Batu Gong Tempo Doeloe

LINGKUNGAN HIDUP SUMBAWA (STATUS PERIZINAN)

 

Foto Cafe Batu Gong Sekarang (Sumbawa News 24-1-2013)
Sayang sekali eksekusi baru dilakukan 24 Januari 2013.
Seandainya Eksekusi dilaksanakan sesuai dengan deadline Bupati bulan Maret 2012 mungkin situasi Sumbawa Berbeda.

PERBUP SEMPADAN JALAN

BUPATI SUMBAWA

 

PERATURAN BUPATI SUMBAWA

NOMOR          TAHUN 2009

TENTANG

GARIS SEMPADAN BANGUNAN DENGAN JALAN

DI KABUPATEN SUMBAWA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SUMBAWA,

Menimbang  :  a.      bahwa pembangunan di Kabupaten Sumbawa harus diarahkan kepada terwujudnya keamanan, kesehatan, kenyamanan, kemudahan dan keseimbangan serta keserasian dengan lingkungan sehingga dapat memberikan manfaat yang optimal bagi masyarakat;

b.        bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 53 ayat  (1) dan ayat (2) Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa Nomor 13 tahun 2005 tentang Bangunan, perlu ditetapkan Peraturan Bupati tentang Garis Sempadan Bangunan Dengan Jalan di Kabupaten Sumbawa;

c.        bahwa Keputusan Bupati Sumbawa Nomor 2432.A Tahun 2003 tentang Sempadan Jalan sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan keadaan, sehingga perlu disesuaikan;

d.        bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, huruf b dan huruf c, perlu ditetapkan Peraturan Bupati Sumbawa tentang  Garis Sempadan Bangunan dengan Jalan di Kabupaten Sumbawa;

Mengingat :     1.       Undang-Undang   Republik Indonesia Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur Timur (Lembaran Negara Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1665);

2.      Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3699);

3.        Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah Daerah (Lembaran Negara  Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali  diubah terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara  Republik Indonesia Nomor 4844);

4.        Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor  4247);

5.        Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara  Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4444)

6.        Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara  Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4725)  ;

7.        Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2006 tentang Jalan (Lembaran Negara  Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4655)  ;

8.        Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Republik Indonesia Nomor 40/PRT/M/2007 tentang Pedoman Perencanaan Tata Ruang Kawasan Reklamasi Pantai;

9.        Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Sumbawa Nomor 18 Tahun 1997 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Sumbawa;

10.     Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa Nomor 13 Tahun 2005 tentang Bangunan(Lembaran Daerah Kabupaten Sumbawa Tahun 2005 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sumbawa Nomor 461);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan          :  PERATURAN BUPATI TENTANG GARIS SEMPADAN BANGUNAN DENGAN JALAN DI KABUPATEN SUMBAWA

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1.        Daerah adalah Kabupaten Sumbawa.

2.        Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.

3.        Bupati adalah Bupati Sumbawa.

4.        Dinas Pekerjaan Umum adalah Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Sumbawa.

5.        Bangunan adalah konstruksi teknik yang ditanam atau dilekatkan atau melayang dalam suatu lingkungan secara tetap sebagian atau seluruhnya pada di atas atau di bawah permukaan tanah dan atau perairan yang berupa bangunan gedung dan atau bukan gedung.

6.        Bangunan gedung adalah bangunan yang didalamnya digunakan sebagai tempat manusia melakukan kegiatannya.

7.        Bangunan permanen adalah bangunan yang ditinjau dari segi konstruksi dan umur bangunan dapat bertahan lebih dari 15 tahun.

8.        Bangunan semi permanen adalah bangunan yang ditinjau dari segi konstruksi dan umur bangunan dapat bertahan antara 5 tahun sampai dengan 15 tahun.

9.        Bangunan sementara/darurat adalah bangunan yang ditinjau dari segi konstruksi dan umur bangunan dapat bertahan kurang dari 5 tahun.

10.     Kapling/pekarangan adalah suatu perpetakan tanah yang menurut pertimbangan Pemerintah Daerah dapat dipergunakan untuk tempat mendirikan bangunan.

11.     Mendirikan bangunan adalah pekerjaan mengadakan bangunan seluruhnya atau sebagian termasuk pekerjaan menggali, menimbun, atau meratakan tanah yang berhubungan dengan pekerjaan mengadakan bangunan tersebut.

12.     Garis Sempadan Bangunan dengan Jalan adalah garis pada halaman pekarangan perumahan yang ditarik sejajar dengan garis as jalan dan merupakan batas antara bagian kapling/pekarangan yang boleh dibangun dan tidak boleh dibangun bangunan.

13.     Koefisien Dasar Bangunan yang selanjutnya disingkat KDB adalah bilangan pokok atas perbandingan antara luas lantai dasar bangunan dengan luas kapling/pekarangan.

14.     Koefisien Lantai Bangunan yang selanjutnya disingkat KLB adalah bilangan pokok atas perbandingan antara total luas lantai bangunan dengan luas kapling/pekarangan.

15.     Tinggi Bangunan  adalah jarak yang diukur dari permukaan tanah, dimana bangunan tersebut didirikan, sampai dengan titik puncak dari bangunan.

16.     Izin Mendirikan Bangunan yang selanjutnya disingkat IMB adalah izin yang diberikan dalam mendirikan/ mengubah bangunan.

17.     Ruang manfaat jalan adalah ruang sepanjang jalan meliputi badan jalan, saluran tepi jalan, dan ambang pengamannya yang dibatasi oleh lebar,tinggi, dan kedalaman tertentu yang ditetapkan oleh penyelenggara jalan

18.     Ruang milik jalan adalah ruang manfaat jalan dan sejalur tanah tertentu di luar ruang manfaat jalan dan merupakan ruang sepanjang jalan yang dibatasi oleh lebar, kedalaman, dan tinggi tertentu.

19.     Ruang pengawasan jalan adalah ruang tertentu di luar ruang milik jalan yang penggunaannya ada di bawah pengawasan penyelenggara jalan dan diperuntukkan bagi pandangan bebas pengemudi dan pengamanan konstruksi jalan serta pengamanan fungsi jalan.

20.     Jalan arteri primer adalah jalan penghubung antara pusat kegiatan nasional atau antara pusat kegiatan nasional dengan pusat kegiatan wilayah.

21.     Jalan kolektor primer adalah jalan penghubung antara pusat kegiatan nasional dengan pusat kegiatan lokal, antara pusat kegiatan wilayah, atau antara pusat kegiatan wilayah dengan pusat kegiatan lokal

22.     Jalan lokal primer adalah jalan penghubung antara pusat kegiatan nasional dengan pusat kegiatan lingkungan, pusat kegiatan wilayah dengan pusat kegiatan lingkungan, antara pusat kegiatan lokal, atau pusat kegiatan local dengan pusat kegiatan lingkungan, serta antarpusat kegiatan lingkungan.

23.     Jalan lingkungan primer adalah jalan penghubung antarpusat kegiatan di dalam kawasan perdesaan dan jalan di dalam lingkungan kawasan perdesaan.

24.     Jalan arteri sekunder adalah jalan penghubung antara kawasan primer dengan kawasan sekunder kesatu, kawasan sekunder kesatu dengan kawasan sekunder kesatu, atau kawasan sekunder kesatu dengan kawasan sekunder kedua.

25.      Jalan kolektor sekunder adalah penghubung kawasan sekunder kedua dengan kawasan sekunder kedua atau kawasan sekunder kedua dengan kawasan sekunder ketiga.

26.     Jalan lokal sekunder adalah penghubung kawasan sekunder kesatu dengan perumahan, kawasan sekunder kedua dengan perumahan, kawasan sekunder ketiga dan seterusnya sampai ke perumahan.

27.     Jalan lingkungan sekunder adalah penghubung antarpersil dalam kawasan perkotaan.

28.     Jalan umum adalah jalan yang diperuntukkan bagi lalu lintas umum.

29.     Jalan khusus adalah jalan yang dibangun dan dipelihara oleh orang atau instansi untuk melayani kepentingan sendiri.

BAB II

RUANG LINGKUP

Pasal 2

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini mencakup pengaturan garis sempadan bangunan di jalan umum dan jalan khusus.

BAB III

GARIS SEMPADAN

Pasal 3

(1)      Garis sempadan bangunan dengan jalan diukur dari pondasi bangunan terluar yang sejajar dengan as jalan (rencana jalan) sampai tepi badan jalan dan ditentukan dengan mempertimbangkan lebar rencana jalan, aspek keamanan, kesehatan, kenyamanan, kemudahan, keseimbangan dan keserasian dengan lingkungan;

(2)      Letak garis sempadan bangunan dengan jalan ditetapkan berdasarkan pada fungsi bangunan dan fungsi jalan dimana bangunan tersebut berada;

Pasal 4

(1)      Garis sempadan pagar terluar yang berbatasan dengan jalan ditentukan berimpit dengan batas terluar Ruang Milik Jalan (Rumija).

(2)      Garis sempadan pagar di sudut persimpangan jalan dibuat dengan lengkungan atas dasar fungsi dan peranan jalan.

Pasal 5

(1)     Garis sempadan bangunan terhadap batas ruang milik jalan didepannya selain untuk bangunan yang berada pada jalan lurus harus memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, apabila tidak diatur dengan peraturan perundang-undangan lain, ditentukan diukur dari tepi batas ruang milik jalan paling sedikit :

a.    Bangunan gedung fungsi hunian tunggal atau deret

1.    satu lantai                                                  :5 (lima) meter;

2.    dua lantai                                                   :7,5 (tujuh koma lima) meter;

3.    lebih dari dua lantai                                 :10 (sepuluh) meter;

b.    Bangunan gedung fungsi hunian susun :12 (dua belas) meter;

c.    Bangunan gedung fungsi keagamaan      :15 (lima belas) meter;

d.    Bangunan  fungsi usaha yang meliputi    :

1.    Gedung Perkantoran                               :10 (sepuluh) meter;

2.    Gedung Perdagangan                             :7,5 (tujuh koma lima) meter;

3.    Gedung Perindustrian                             :12,5 (dua belas koma lima) meter

         Perhotelan, wisata dan rekreasi            :10 (sepuluh) meter;

4.    Terminal, dan gudang                             :15 (lima belas) meter;

5.    Tambak                                                       : 5 (lima) meter;

e.    Bangunan gedung fungsi sosial budaya  : 10 (sepuluh) meter;

(pendidikan, kebudayaan, pelayanan

kesehatan, laboratorium  dan

pelayanan umum)

f.     Bangunan gedung fungsi khusus              : 10 (sepuluh) meter

(reaktor nuklir, menara  telekomunikasi,       atau diatur lain sesuai

instalasi pertahanan dan keamanan             dengan peraturan perundang-

dan bangunan sejenis                                     undangan;

(2)     Apabila bangunan berbentuk multi fungsi, maka garis sempadan bangunan ditetapkan sesuai dengan ukuran terbesar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1).

Pasal 6

(1)      Untuk bangunan yang terletak ditikungan jalan, jarak antara garis sempadan bangunan dengan batas badan jalan harus lebih besar dari kebutuhan pandangan bebas pengemudi untuk masing-masing fungsi jalan.

(2)      Dalam hal persyaratan yang ditetapkan pada ayat 1 tidak terpenuhi, besarnya sempadan bangunan harus ditambah sedemikian rupa agar persyaratan pada pasal 6 ayat 1 terpenuhi.

(3)      Ketentuan terhadap Penetapan Jarak Garis Sempadan Bangunan terhadap Batas Ruang Milik Jalan Untuk Bangunan yang terletak pada jalan lurus atau tikungan, perhitungan penetapan kebutuhan pandangan bebas pengemudi dan daftar fungsi jalan di Kabupaten Sumbawa tercantum dalam lampiran I, lampiran II dan lampiran III peraturan ini.

BAB IV

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 7

(1)       Pada saat berlakunya Peraturan Bupati ini, maka setiap bangunan yang sudah ada harus disesuaikan dengan aturan yang ada.

(2)       Semua penetapan Garis Sempadan Bangunan yang tidak sesuai dengan peraturan Bupati ini harus disesuaikan melalui kegiatan penyesuaian garis sempadan bangunan.

(3)       Garis sempadan bangunan yang sah sesuai dengan perijinan sebelumnya diberi masa transisi selama 3 (tiga) tahun untuk penyesuaian.

(4)       Untuk penetapan garis sempadan bangunan yang tidak sesuai dengan peraturan bupati ini tetapi penetapannya dilakukan sebelum terbitnya peraturan ini  dan dapat dibuktikan bahwa izin tersebut diperoleh dengan prosedur yang benar, kepada pemegang izin diberikan ganti rugi sesuai  kemampuan daerah.

BAB V

 KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan peraturan ini dengan penempatanya dalam Berita Daerah Kabupaten Sumbawa.

                                                                                    Ditetapkan di Sumbawa Besar

                                                                                    pada tanggal

                                                                                    BUPATI SUMBAWA,

                                                                                    JAMALUDDIN MALIK

Diundangkan di Sumbawa Besar

pada tanggal

SEKRETARIS DAERAH

KABUPATEN SUMBAWA

MAHMUD ABDULLAH

BERITA DAERAH KABUPATEN SUMBAWA TAHUN 2009 NOMOR ..............

PENJELASAN

ATAS

PERATURAN BUPATI SUMBAWA

NOMOR          TAHUN 2009

TENTANG

GARIS SEMPADAN BANGUNAN DENGAN JALAN

DI KABUPATEN SUMBAWA

I.   UMUM

II.  PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

            Cukup Jelas

Pasal 2

Cukup Jelas

Pasal 3

ayat (1)

Yang dimaksud dengan rencana pelebaran jalan adalah lebar minimal badan jalan ditambah dengan lebar saluran drainage jalan.

Yang dimaksud dengan rencana Lebar badan jalan minimal adalah :

1.    Arteri Primer dan Sekunder paling sedikit 11 (sebelas) meter;

2.    Kolektor Primer dan Sekunder paling sedikit 9 (Sembilan) meter;

3.    Lokal Primer dan Sekunder paling sedikit 7,5 (tujuh koma lima) meter;

4.    Lingkungan Primer dan Sekunder paling sedikit 6,5 (enam koma lima) bagi yang dilalui kendaraan roda 3 (Tiga) atau lebih;

5.    Lingkungan Primer dan Sekunder paling sedikit 3,5 (tiga koma lima) bagi yang tidak dilalui kendaraan roda 3 (Tiga) atau lebih;

  

                            Badan Jalan + Lebar Drainage Jalan

 

                                                                    

                                           Perkerasan jalan             

Garis sempadan Bangunan

                                                                                                           Garis   

                                                                                                                                  Sempadan pagar

Yang dimaksud dengan Ruang Milik Jalan adalah Ruang Milik Jalan setelah adanya Rencana Pelebaran Jalan

Untuk Bangunan fungsi Hunian Sempadan Jalan 5 m diukur dari RMJ setelah diperlebar. Bila pelebarannya 5 m maka sempadan jalan diukur 5 + 5m menjadi 10 m dari tepi RMJ saat ini.

Penetapan sempadan bangunan dengan ditetapkan setelah mempertimbangkan  aspek keamanan, kesehatan, kenyamanan, kemudahan serta keseimbangan dan keserasian dengan lingkungan.

Penjelasan lebih rinci adalah sebagai berikut:

Penetapan Garis Sempadan Bangunan dengan jalan ditetapkan setelah mempertimbangkan Aspek :

1.    Keamanan meliputi keamanan bagi konstruksi badan jalan dan keamanan bagi pengemudi serta pengguna bangunan yang tinggal di tepi jalan.

Konstruksi jalan seperti perkerasan jalan, saluran drainase, talud jalan, marka jalan dll. wajib diamankan agar tidak rusak oleh aktifitas kegiatan pembangunan dan penggunaan gedung. Jaminan keamanan ditetapkan sesuai dengan standard yang baku dari Penyelenggara Jalan.

Keamanan bagi pengemudi dan pengguna bangunan harus diperhatikan terutama yang berkaitan dengan pandangan bebas pengemudi di tikungan – tikungan jalan. Besarnya pandangan bebas pengemudi dihitung sesuai dengan standard yang berlaku dari penyelenggara jalan.

Penyediaan lahan parkir diwajibkan bagi bangunan yang melakukan pelayanan public seperti pertokoan, perkantoran, fasilitas pendidikan, pergudangan dll. Agar tidak memanfaatkan badan jalan sebagai tempat parkir yang akan mengganggu fungsi jalan dan keamanan pengendara.

Penetapan garis sempadan 0 m dari tepi jalan bisa dipertimbangkan bila pemilik bangunan dapat menyediakan lahan parkir di basement.

2.    Kesehatan perlu dijadikan bahan pertimbangan dalam menetapkan besarnya garis sempadan bangunan terhadap jalan mengingat bangunan yang terlalu dekat ketepi jalan cenderung akan tercemari oleh emisi gas buang (CO). Standard pencemaran yang akan mengganggu kesehatan ditetapkan oleh instansi yang berwenang dalam hal ini Dinas Kesehatan dan Badan Pengendalian Dampak Lingkungan.

3.    Kenyamanan terutama berkaitan dengan tingkat kebisingan, getaran yang diakibatkan oleh lalu lalangnya kendaraan. Penetapan garis sempadan yang terlalu dekat dengan tepi jalan akan dirasakan kurang nyaman bagi penghuni bangunan yang merasakan tingkat kebisingan yang tinggi serta getaran yang besar.

4.    Kemudahan berkaitan dengan kemudahan akses jalan masuk ke bangunan. Jarak bangunan yang terlalu jauh dari tepi jalan cenderung menyulitkan akses dan komunikasi dengan lingkungan sekitarnya.

5.    Keseimbangan berkaitan dengan rasa keindahan.

Keseimbangan meliputi keseimbangan tinggi bangunan dengan luas halaman bangunan. Semakin tinggi suatu bangunan dibutuhkan luas halaman yang semakin besar. Dianjurkan besarnya sempadan bangunan dengan jalan minimal sama dengan tinggi bangunan (Sudut yang terbentuk antara puncak bangunan dan tepi badan jalan 45⁰).

Keseimbangan juga menyangkut keseimbangan besarnya sempadan bangunan disebelah kiri dan kanan jalan. Jika memungkinkan besarnya sempadan bangunan disebelah kiri dan kanan jalan dibuat sama.

Keserasian dengan lingkungan bisa diartikan bahwa bangunan tersebut harus serasi dengan lingkungan sekitarnya yaitu dengan bangunan bangunan yang sudah ada.

Setiap bangunan wajib dibangun dilokasi yang sesuai dengan zone peruntukannya. Dengan demikian sempadan bangunannyapun ditetapkan berdasarkan pada zona peruntukan yang telah diatur dalam Rencana Detail Tata Ruang.

Besarnya ruang terbuka hijau yang disediakan dipekarangan sangat mempengaruhi besarnya sempadan bangunan yang ditetapkan.

ayat (2)

Fungsi bangunan gedung meliputi fungsi hunian, keagamaan, usaha, sosial dan budaya, serta fungsi khusus.

(1)    Bangunan gedung fungsi hunian meliputi bangunan untuk rumah tinggal tunggal, rumah tinggal deret, rumah susun, dan rumah tinggal sementara.

(2)    Bangunan gedung fungsi keagamaan meliputi masjid, gereja, pura, wihara, dan kelenteng.

(3)    Bangunan gedung fungsi usaha meliputi bangunan gedung untuk perkantoran, perdagangan, perindustrian, perhotelan, wisata dan rekreasi, terminal, dan penyimpanan.

(4)    Bangunan gedung fungsi sosial dan budaya meliputi bangunan gedung untuk pendidikan, kebudayaan, pelayanan kesehatan, laboratorium, dan pelayanan umum.

(5)    Bangunan gedung fungsi khusus meliputi bangunan gedung untuk reaktor nuklir, instalasi pertahanan dan keamanan, dan bangunan sejenis yang ditetapkan oleh pejabat berwenang.

(6)    Satu bangunan gedung dapat memiliki lebih dari satu fungsi.

Pasal 4

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Cukup Jelas

Pasal 5

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Cukup Jelas

Pasal 6

Ayat (1)

Perhitungan kebutuhan lebar pandangan bebas pengemudi dapat dilakukan dengan cara sebagai berikut

Asumsi  :

1)    Yang dimaksud dengan bangunan adalah bangunan secara umum tidak hanya bangunan gedung tetapi meliputi semua bangunan yang berpotensi menghalangi pandangan bebas pengemudi seperti bangunan gedung, papan reklame, menara, Dll

2)    Karena yang menjadi focus pembahasan adalah pandangan  bebas yang dibutuhkan dalam rangka mengendarai kendaraan yang lancar dan aman maka penghalang-penghalang alamiah lainya seperti bukit,tebing,dll juga harus mendapat perhatian khusus

3)    Analisa pembahasan dibatasi pada kebutuhan ruang untuk pandangan bebas pengemudi yang dianalisis  berdasarkan  Teori Geometrik jalan dan tidak termasuk pembahasan yang berkaitan dengan masalah sosial,Ekonomi dan  Budaya.

4)    Pandangan manusia mempunyai sudut pandang 60⁰ ke samping kiri dan kanan dari pandangan lurus ke depan

Kenyataan sesungguhnya, semakin cepat kendaraan bergerak, semakin sempit sudut pandangan yang mampu dicapai yang kurang dari 60⁰ atau lebih kecil lagi.

5)    Semakin tinggi kecepatan kendaraan, semakin  besar ruang bebas yang dibutuhkan yang besarnya dihitung berdasarkan jarak pandangan henti yang dibutuhkan pada kondisi  yang Normal.

Ayat (2)

Cukup Jelas

Ayat (3)

Cukup Jelas

Pasal 7

            Ayat (1)

Cukup Jelas

            Ayat (2)

Cukup Jelas

            Ayat (3)

Cukup Jelas

            Ayat (4)

Cukup Jelas

Pasal 8

            Cukup Jelas

LAMPIRAN II  PERATURAN BUPATI SUMBAWA

NOMOR

TANGGAL

Contoh Perhitungan Penetapan Kebutuhan Pandangan Bebas Pengemudi

                        Kecepatan Rencana Kendaraan ( Jln.Arteri Primer )=  60 Km/jam

                              Jarak Reaksi = 0,7 x V = 0,7 x 60 = 42

                              Jarak untuk Mengerem =     V²     =         60²       = 30,155

                                                                        254 f          254 x 0,47

                              Sehingga Jarak pandangan henti =0,7 V + V²      = 72,155 m

                                                                                                  254 f

Selanjutnya Perhitungan Ruang bebas pandangan yang dibutuhkan minimum

 

                                                                                           Ruang Bebas Pengemudi

 

                                                                                                Sudut Pandang

Jari - jari lengkung

Keliling lingkaran membentuk sudut 360⁰ terhadap pusat lingkaran sehingga Ruang Bebas pengemudi yang dibutuhkan bisa dihitung

                        = R – R Cos α

           

α = Sudut pandang manusia

Jarak                =         α           X 2 π R

                                                360

R = Jari-jari minimum lengkung horizontal

Untuk Jalan arteri primer dengan kecepatan rencana 60 km/jam dan koefisien gesek melintang 0,16 dan terletak didaerah datar R = 184 m

Jarak pandangan henti = 30 /360 x 2x 3,1415 x 110 x 2 = 115,19 m > 72,155 ( OK )

Berdasarkan pada gambar Geometri diatas

 

            =  110 – 110 X Cos 30  = 14,737 m          

Sehingga Ruang bebas pandangan yang dibutuhkan (Tidak boleh ada bangunan apapun) adalah =14,737 m

Keterangan :

V = Kecepatan Rencana

Jalan Arteri Primer paling rendah 60 Km/Jam

Jalan Kolektor Primer paling rendah 40 Km/Jam

Jalan Lokal Primer paling rendah 20 Km/Jam

Jalan Lingkungan Primer paling rendah 15 Km/Jam

Jalan Arteri Sekunder paling rendah 30 Km/Jam

Jalan Kolektor Sekunder paling rendah 20 Km/Jam

Jalan Lokal Sekunder paling rendah 10 Km/Jam

Jalan Lingkungan Sekunder paling rendah 10 Km/Jam

f  = Koefisien Gesekan  

α  = ½ X Sudut Pandangan mata

R = Jari-jari minimum lengkung horizontal

π   = 3,14159265

= Pandangan Bebas Pengemudi yang dihitung

Besaran lainnya (Koefisien Gesekan, Jari-jari minimum lengkung horizontal) mengacu pada Buku Petunjuk teknis No. N13/T/BT/1995 , “Petunjuk Teknik Survey dan Perencanaan Teknik Jalan Kabupaten”, Departemen Pekerjaan Umum Republik Indonesia.

Bila tanpa dilakukan perhitungan terlebih dahulu, besarnya kebutuhan pandangan bebas pengemudi diukur dari tepi badan jalan adalah.

a. jalan arteri primer 15 (lima belas) meter;

b. jalan kolektor primer 10 (sepuluh) meter;

c. jalan lokal primer 7 (tujuh) meter;

d. jalan lingkungan primer 5 (lima) meter;

e. jalan arteri sekunder 15 (lima belas) meter;

f. jalan kolektor sekunder 5 (lima) meter;

g. jalan lokal sekunder 3 (tiga) meter;

h. jalan lingkungan sekunder 2 (dua) meter

                                                                                    BUPATI SUMBAWA

                                                                                    JAMALUDDIN MALIK